Peristiwa Aksi Demo Terkait PT. Sanggar Agro

            Perseteruan antara puluhan warga Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora-Kabupaten Bima dibawah kendali Kades Muhidin dengan PT. Sanggar Agro yang sedang melakukan budidaya kayu putih, hingga kini belum juga tuntas. Pada pertengahan Desember 2015, sempat terjadi ketengan yang sukses memunculkan perhatian publik.

            Yakni, PT. Sanggar Agro, diserang oleh sekelompok demonstran dibawah kendali Kades Kades Katupa, Muhidin. Akibatnya, seorang pendemo (Abdul Halik) tertangkap hingga divonis 105 hari kurungan. Lepas dari kurungan, terungkap bahwa Halik tak lagi bersama Muhidin. Pada kejadian 15 Desember 2015 itu, rumah Muhidin dibakar. Hingga detik ini, belum diketahui siapa pelakunya. Tetapi, dugaan yang muncul diatas permukaan bahwa rumah tersebut sengaja dibakar untuk mengelabui publik.

            Tak hanya rumah Kades yang dibakar. Tetapi, rumah salah seorang warga Oi Katupa juga ludes dilalap si jago merah (dibakar). Lagi-lagi, hingga kini kasusnya belum juga terungkap. Ketengangan tahun 2015 itu, sukses berakhir karena kesigapan aparat keamanan baik Polri maupun TNI. Dari Presiden RI, Gubernur NTB hingga Bupati telah menyatakan bahwa iklim investasi di negeri ini mutlak untuk diamankan demi kemasalahatan bangsa dan negara sebagai penjewantahan dari Undang-Undang (UU).

            Kendati demikian, berbagai bentuk aksi termasuk demonstrasi mengusir PT. Sanggar Agro oleh sekelompok orang, masih juga terjadi. Setahun silam, Kades Oi Katupa Muhidin bersama sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan HMI, sempat berjuang hingga ke Jakarta. Menemui sejumlah lembaga negara. Sebut saja, Komnas HAM, Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan dan Kemendagri.

            Tujuannya, mendesak pemerintah agar PT. Sanggar Agro segera hengkang dari Oi Katupa. Dalhnya, karena telah mencaplok wilayah Desa Oi Katupa. Padahal, Desa Oi Katupa terbentuk pada 2012 berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2012. Sementara Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sanggar diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria pada tahun 1992 dan berakhir tahun 2035 dengan luas areal yang dikelola 5000 hektar, sebahagian besar di Desa Katupa dan sebahagiannya lagi berada di Desa Piong, Kecamatan Sanggar-Kabupaten Bima.

            Sayangnya, perjuangan Muhidin Cs ke pemerintah pusat tersebut, tak membuahkan hasil. Maksudnya, Muhidin Cs pulang dengan tangan hampa alias tidak ditanggapi. Perjuangan Muhidin Cs, belum berakhir sampai disitu. Jalan menuju Gubernur NTB dengan tuntutan yang sama, juga dilakukan oleh Muhidin bersama sekelompok orang yang menggunakan label HMI. Lagi-lagi, Muhidin Cs dihadapkan dengan kegagalan. Dan, hal itu juga diakui oleh Muhidin. “Ya, dalam dua kali perjuangan itu, kami pulang dengan tangan hampa,” aku Muhidin kepada sejumlah wartawan, belum lama ini.

            PT. Sanggar Agro, tercatat memang bertahun-tahun meninggalkan lokasi itu-setelah percobaan budidaya kelapa hibrida dan cokelat tidak bisa dilakukan karena alasan kontur tanah yang diakui tidak sesuai. Tetapi, HGU milik PT. Sanggar Agro masih berlaku hingga tahun 2035 setelah dilakukan perpanjangan izin selama dua kali oleh BPN. Karenanya, PT. Sanggar Agro menggandeng sebuah lembaga penelitian adal Jogjakarta untuk melakukan penelitian tentang tanaman apa yang pantas untuk dbudidayakan di atas lahan HGU di kawasan Desa Oi Katupa.

            Setelah perjalanan penelitian yang cukup panjang, akhirnya Tim peneliti memutuskan bahwa hanya kayu putih yang bisa dibudidayakan di atas lahan HGU tersebut. Karenanya, pada 2015 budidaya kayu putih dengan rekrutmen ratusan tenaga kerja di kawasan Sanggar dan Tambora pun dilakukan oleh PT. Sanggar Agro. Proses pembibitan hingga penanaman juga dilakukan. Hasilnya, kayu outih tumbuh dengan baik di atas lahan HGU dimaksud.

            Ditengah derasnya proses pembibitan kayu putih hingga pembangunan infrastruktur pendukungnya, spontan muncul sebuah peristiwa heboh. Yakni, adanya desakan pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPRD Kabupaten Bima atas desakan beberapa personil Legislatif. Rencana pembentukan Pansus pun dibahas pada paripurna Dewan. Sayangnya, pembentukan Pansus gagal karena penolakan dari sebahagian besar anggota Dewan. Yang ngotot hanyalah Sekretaris Komisi I, Masdin Idris. Dan, Pansus gagal dibentuk karena terkuaknya kasus dugaan Papa minta jatah serta “reses bodong” Dewan terkait PT. Sanggar Agro.

            Tertanggal  31 April 2016, penanaman perdana kayu putih secara resmi dilakukan. Bupati-Wakil Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti-Drs. Dachlan M. Noer pun hadir pada moment tresebut. Pangdam IX Udayana, Danrem Wira Bhakti NTB serta jajaran Polda NTB, selainkan melakukan pengamanan ketat atas pelaksanaan penanaman perdana kayu putih tersebut. Dari sisi pengamanan, TNI dan Polri juga ikut melakukan pengamanan ekstra ketat. Tak hanya itu, ratusan manusia tertama warga Sanggar dan Tambora juga hadir pada moment itu. Dan, delegasi dari Gubernur NTB juga terlibat pada moment itu.

            Sebelum pelaksanaan penanaman perdana kayu putih, terhendus kabar penghadangan oleh sekelompok orang terhadap Bupati-Wakil Bupati Bima. Sayangnya, upaya penghadangan tersebut gagal terjadi. Dan, pihak penghadang juga ikut menyaksikan acara pembukaan penanaman perdana kayu putih oleh Bupati Bima.

“Kedua belah pihak (masyarakat dan investor) harus mampu membangun kerjasama yang baik. Iklim investasi wajib untuk dijaga. Karena, sumber daya alam (SDA) yang ada di Kabupaten Bima khususnya Tambora, memerlukan keterlibatan investor untuk mengelolanya. Orientasinya, jelas untuk kemasalahatan daerah dan kita semua,” tegasnnya, saat itu.  

            Pertumbuhan kayu kayu putih di atas kawasan tersebut, kian hari kian berkembang bagus. Rerkrutmen tenaga kerja mulai dari pemimbitan penanaman hingga pemeliharaan dengan gaji sesuai standar aturan yang berlaku, pun dilaksanakan oleh PT. Sanggar Agro. Kebanyakan pekerjanya justeru dari Desa Oi Katupa. Singkatnya, hingga saat ini perkembangan budidaya kayu putih dan rekrutmen tenaga kerja di sana juga berkembang secara baik. Dan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima pun mengapresiasinya.

 

“Praktek Jual-Beli Lahan Diatas HGU”

            Tenggang waktu yang cukup lama oleh PT. Sanggar Agro, praktek jual-beli lahan dengan luas ratusan hektar di atas HGU milik perusahaan tersebut pun marak dibicarakan di atas permukaan. Tiga nama-nama diduga sebagai aktor penjualnya. Yakni, mantan Kades Kawinda To’i Dedy MT, staf Desa Kawinda To’i M Yakub dan Kades Oi Katupa Muhidin. H. Umar (pemilik air mineral Hilwa, H. Husen (pengusaha asal Bima di Mataram-NTB), Hj. Siti Rohana, H. Haryanto-disebut sebut sebagai pembelinya. Dan, pembelinya juga diduga banyak oknum pejabat serta sejumlah warga Kota Bima lainnya.

            Tetapi, baik Muhidin maupun Dedy membantahnya. Sementara M. Yakub, hingga detik ini belum berhasil ditemukan. Konon, yang bersangkutan (M. Yakub) sudah tidak ada di Tambora. Tetapi, diduga sudah tinggal di sebuah rumah kos bersama “seseorang” di salah satu lingkungan di Kota Bima.

            Mantan Humas PT. Sanggar Agro, Ayaturrahman S.Pd mengungkap adanya dugaan mafia jual-beli lahan di atas HGU milik PT. Sanggar Agro. Ketiga oknum tersebut, diduganya paling berperan terkait sinyalemen jual-beli lahan di maksud. Ayat juga menegarai bahwa aksi demonstrasi pengusiran PT. Sanggar Agro oleh puluhan orang tersebut ditunggangi oleh pembeli dan penjual lahan dimaksud.

“Kasus dugaan jual-beli lahan tersebut harus segera di dorong ke lembaga hukum. Baik yang diduga sebagai pembeli maupun penjualnya, terlebih dahulu harus diperiksa, sehingga semua persoalan akan segera terungkap. Dan, dengan itu maka resistensi subyektf akan bisa terminimalisir. Dan, hanya segelintir warga Oi Katupa yang reaksi dan terlibat dalam aksi. Mereka dalah pengikut setia Kadesnya. Sementara sebahagian besar warga Oi Katupa, justeru bertolak-belakang dengan Kadesnya tu,” ungkap Ayat.

            Camat Tambora Muhammad Azis pun mengungkap adanya dugaan jual-beli lahan oleh tiga oknum dimanksud. Pembelinya, pun diduga sebahagian besar dari warga Kota Bima. Luas lahan yang dijual di atas HGU tersebut adalah ratusan hektar. Dan, kebanyakan lahan yang diduga dijual itu ada di wilayah Oi Katupa.

“Ditemukan sebanyak 1300 lembar SPPT yang sudah diputihkan. SPPT tersebut dikeluarkan dengan tanpa melewati mekanisme. Misalnya, dari Desa tidak diketahui Camat dan kemudian langsug dikeluarkan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPT) Bima. Dan, aksi demonstrasi terkait PT. Sanggar Agro, juga diduga digerakkan oleh oknum yang menjual dan membeli tanah dimaksud,” duganya.

            Tertanggal 5 September 2016, Camat Tambora ikut menandatangani surat pernyataan soal penegakkan Perda nomor 2 tahun 2015 tentang pemekaran Kecamatan dan Desa. Dalam redaksional surat pernyataan yang dibuat oleh gembong pendemo yang masih mengnap di eks kantor Bupati Bima itu juga menyebutkan bahwa Camat Tambora siap melakukan aksi mogok makan dalam waktu dekat bersama pendemo yang masih tersisa sekitar puluhan orang dibawah kendali Arif Kurniawan dan Zego Cs.

            “Ya, saya menandatangani tampa melihat isi surat tersebut, karena saya tidak menggunakan kacamata. Mereka menyebutkan bahwa surat tersebut berisikan penegakkan perda nomor 2 tahun 2012, ya saya tandatangani. Sementara redaksional surat yang menyebutkan saya ikut mogok makanbersama mereka, itu tidak saya lihat. Karena, saat itu saya tidak menggunakan kacamata. Soal ikut aksi mogok makan bersama mereka, tidak mungkin saya melakukan aksi konyol itu. Dan, soal surat yang ditandatangani itu, saya sudah beritahukan kepada Bupati Bima. Pun, Bupati Bima sudah memakluminya,” tandasnya.


Demo “Setengah Long March”

            LMND dan PRD dibawah kendali Arif Kurniawan dan Zego Cs soal penolakan terhadap PT. Sanggar Agro, sempat mengundang perhatian publik. Sebab, dalam aksi demonstrasi yang juga melibatkan Kades Oi katupa Muhdin dan mantan Kades Kawinda To’i Dedy MT, tersebut dihembuskan ke publik dengan cara long marh (jalan kaki) mulai dari Oi Katupa hingga gedung DPRD Kabupaten Bima yang berlokasi di Kota Bima dengan jarak tempuh sekitar 200 lebih KM.

            Star demo pada 22 Agustus 2016 dan sampai di gedung Dewan pada 24 Agustus 2016. Tertanggal 22 Agustus 2016. Merk long march tersebut, dituding sebagai bentuk kebohongan publik. Lagi-lagi, tudingan tersebut dilontarkan oleh mantan Humas PT. Sanggar Agro, Ayaturrahman S.Pd.

            “Mereka long march hanya di kampung-kamoung saja agar terlihat oleh masyarakat. Sementara di sela-sela perkampung mulai dari Oi Katupa hinga Kota Bima, mereka menggunakan kendaraan. Estimasi massa yang ikut demo sekitar 5000 orang, ternyata yang terlibat hanya sedikit (tak sampai 100 orang). Hanya belasa warga Oi Katupa yang terlibat aksi, sisanya kebanyakan mahasiswa di Kabupaten dan Kota Bima,” ungkapnya.

            “Bagaimana mungkin mereka bisa sampai ke Kota Bima dalam waktu dua hari dari Oi Katupa. Kita yang menggunakan Bus dari Kota Bima ke Oi Katupa, memakan waktu 8 jam lamanya. Yang pasti, mereka tidak seutuhnya long march. Bahkan pernah nginap semalam di Dompu sebelum melanjutkan perjalanan long march menuju Kota Bima,” tandasnya.

            Camat Tambora Muhammad Azis juga mengungkap bahwa aksi Long march tersebut, sangat diragukan. Masalahnya, pendemo yang berjumlah puluhan orang tersebut juga menggunakan kendaraan. “Dari data yang kami sadur di lapangan, mereka bukan sepenuhnya jalan kaki. Tetapi, juga menggunakan kendaraan. Lebel long march tersebut hanya untuk menarik perhatian publik dan media massa,” duga Camat.

 

“Diusir” Dari Gedung Dewan dan Nginap di Eks Kantor Bupati

            Aksi demo puluhan orang dibawah kendali Arif Kurniawan dan Zego Cs terkat PT. Sanggar Agro, dilangsungkan pada (24/8/2015). Aksi yang berlangsung dari pagi hingga sore hari tersebut, tak membuahkan hasil. Kecuali disepakati tentang pembentukan tim investigasi untuk menelusuri kebenaran tuntutan pendemo. Yakni, PT. Sanggar Agro menggusur kuburan (TPU), PT. Sanggar Agro mensabotase air minum hingga warga Oi Katupa sengsara dan TNI-Polri dituding mengintimitasi warga Oi Katupa.

            Sebelum kesepakatan tersebut lahir, pendemo sempat menginap semalam di halaman gedung Dewan. Namun sehari setelahnya, pendemo dikeluarkan dari lokasi itu dan kemudian memilih menginap di eks kantor Bupati Bima yang tidak jauh dari gedung Dewan. Hingga detik ini, mereka masih menginap di halam eks kantor Bupati Bima di jalan Soekarno-Hatta Kota Bima. Akibat menginap di tempat terbuka, ada anak-anak dari pendemo yang terserang diare dan penyakit lainnya. Untuk mengatasi hal itu, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menurunkan tim medis.           

            Sementara soal makanan dan minuman pihak pendemo, hingga detik ini belum diketahui penyokongnya. Tetapi, dari data yang terungkap diatas permukaan menyebutkan bahwa hal itu adalah ditanggung oleh Kades Oi Katupa Muhidin dan mantan Kades Kawinda To’i Dedy MT. Hingga detik ini, pendemo masih bertahan di eks kantor Bupati Bima. dan bertekad tak akan pulang sebelum tutnutannya dikabulkan oleh pemerintah.

           

Tim Investigasi Temukan Kebohongan-Muhidin Kabur Dari Ruang Sidang

            Ada hal menarik yang terungkap dari temuan tim investigasi bentukan DPRD Kabupaten Bima yang melibatkan sejumlah instansi terkait. Yakni, BPN, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kehutanan, Kabag Ekonomi, Kabag Tatapem, Kabag Hukum, TNI, Polri, Komidi I dan II DPRD Kabupaten Bima dan Kades Oi Katupa Muhidin.

            Jelasnya, Muhidin tak menunjukan batang hidungnya saat turun investigasi guna mengkroscek kebenaran dari tudingannya bersama pendemo tersebut. Padahal, undangan resmi dari Dewan diterima langsung oleh Muhidin pula. Uniknya, Juru Bicara (Jubir) tim investigasi Ramli S.Sos mengungkap tabir. “Malah dia hembuskan ke masyarakat Oi Katupa, tidak pernah menerima undangan dari Dewan. Itu kan aneh bin ajaib, padahal undangan investigasi itu diterima langsung oleh dia sendiri. Karenanya, dia jelas-jelas telah berbohong kepada publik,” tuding Ramli.

            Singkatnya, dari hasil investigasi tim tersebut, praktis menemukan kebohongan pihak pendemo. Yakni, tudingan sabotase air minum, penggusuran TPU oleh PT. Sanggar Agro dan intimidasi TNI-Polri terhadap warga Oi Katupa adalah kebohongan besar. “Kenyataan di lapangan, justeru berbalik 180 derajat dari tudingan mereka. Sekali lagi, lagi-lagi mereka telah melakukan kebohongan terhadap publik,” timpal Ramli.

            Hasil temuan lapangan tersebut sudah dirumuskan kedalam sebuah laporan yang akan direkomendasikan kepada Bupati Bima untuk ditindaklanjuti. Isi laporan tersebut diakuinya, tentu saja soal fakta-fakta yang ditemukan di lapangan hingga penjelasan akurat dari sejumlah pihak berkompoten lainnya. “Kapan rekomendasi itu akan dikirim ke Bupati Bima, ya tunggu saja,” janjinya.

            Terkait hasil investigas tersebt, juga memunculkan peristiwa menarik dan heboh. Yakni, Kades Oi Katupa Muhidi, kabur dari ruang sidang disaat rapat gabungan. Kaburnya Muhidin. Muhidin kabur dari ruang sidang tanpa alasan yang jelas. Saat kabur, Dewan mengutus Sat Pol PP untuk mencarinya. Sayangnya, Muhidin tak berhasil ditemukan. Kendati demikian, rapat gabungan yang mengungkap hasl investgasi dan penjelasan resmi dari sejumlah lembaga pemerintah tersebut, tetap dilanjutkan sampai akhir. “Bertambah lagi keanehan Muhidin. Dia kabur saat Camat Tambora dan BPN mengungkap adanya dugaan mafia jual-beli tanah di atas HGU milik PT. Sanggar Agro,” tandasnya.

           

Kades Oi Katupa “Terjerat Kasus”

            Kasus dugaan jual-beli lahan ratusan hektar di atas HGU milik PT. Sanggar Agro di kawasan Desa Oi Katupa dan sekitarnya, terungkap tengah dirumuskan dan direncanakan akan dilaporkan kepada pihak berwajib (Polisi). Informasi soal itu, juga menyebutkan bahwa Kades Oi Katupa Muhidin, mantan Kades Kawinda To’i Dedy MT dan staf Desa Kawinda To’i M. Yakub juga akan diseret ke lembaga hukum atas dugaan dimaksud. Tak hanya itu, sejumlah pihak pembeli lahan tersebut juga dikabarkan akan dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

            Lepas dari itu, Muhidin juga sedang dihadapkan dengan pemeriksaan khusus (Pemsus) oleh Tim Khusus (Timsus) asal Inspektorat Kabupaten Bima dibawah kendali Kepala Inspektorat, Drs. H. Arifudin. Dalam kaitan itu, Muhidin diduga selewengkan ADD dan DDA tahun 2015. Dugaan tersebut meliputi, pengadaan air bersih, pembangunan jalan ekonomi dan pengadaan traktor bernilai puluhan juta rupiah yang diduga keras fiktif. “Kita belum bisa menyimpulkannya. Karena, tim masih bekerja. Yang pasti, penuntasan penanganan kasus ini, akan dilangsung secepatnya,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Bima Drs. H. Arifudin.

            Ketika sejumlah aitem dugaa pembangunan fiktif tersebut dapat dibuktikan oleh Timsus, tentu saja Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) dalam kasus itu, akan diserahkan kepada Bupati Bima dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Jika itu benar, tentu saja menjadi kewenangan Bupati Bima untuk menindaklanjutinya. Dan, Timsus serta Pemsus terkait kasus Muhidin adalah berangkat dari adanya rekomendasi Bupati Bima,” tandasnya.

            Singkatnya. Peristiwa yang terjadi antara pendemo dengan PT. Sanggar Agro, belum juga tuntas. Pendemo khususnya Kades Oi Katupa Muhidin dan sekelompok pendukungnya,  menginginkan agar PT. Sanggar Agro hengkang dari wilayah kekuasaannya (Oi Katupa). Karena, PT. Sanggar Agro dianggapnya telah mencaplok wilayahnya. Sementara, HGU PT. Sanggar Agro mulai diberlakukan pada tahun 1002 dan berakhir tahun 2035. Sedangkan Desa Oi Katupa, terbentuk tahun 2012 berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2012 (sebelumnya Oi Katupa masih bergabung dengan Desa Kawinda To’i). Dan tapal batas wilayah antara Desa Oi Katupa dengan Desa Kawinda To’i juga sudah di jelaskan kedalam Perda dan oleh BPN Kabupaten Bima.  

            Yang tak kalah menariknya lagi, Pendemo mempersoalkan tentang proses lahirnya HGU dan perubahan produk dari kelapa hibrida dan cokelat ke kayu putih oleh PT. Sanggar Agro. Padahal, negara sudah melegalkan seluruh proses tersebut hingga PT. Sanggar Agro mengeksekusi program melalui budidaya kayu putih hingga sukses merekrut tenaga kerja berumlah ratusan orang dengan gaji sesuai standar (pekerja mampu menghidupkan lebih dari 2000 orang keluarganya).

            Aksi demosntrasi terkait PT. Sanggar Agro, tak selamanya utuh. Sejumlah organ seperti LMND-PRD Kota Bima dan Dompu, HMI MPO dan LMPI telah menarik diri dari aksi tersebut. Dalihnya, aksi yang diusung oleh Arif Kurniawan dan Zego Cs dituding telah keluar dari substansinya. Kini, yang tersisa adalah kelompok Kades dan Arif kurniawan dan Zego Cs. Hingga kini, pendemo yang masih tersisa, masih menginap di eks kantor Bupati Bima. Dan bertekad tidak akan pulang sebelum perjuangannya dikabulkan oleh pemerintah.  

            Dari rangkaian dinamika itu, Visioner mengendus informasi tentang kembali gagalnya Kades Oi Katupa dan pihak pendukungnya. Informasi itu juga menyebutkan bahwa tuntutan mereka lebih kepada sebuah proses yang sesungguhnya telah legal di mata negara. Aksi menginap yang dilakukan oleh pendemo yang tersisa, juga dihadapkan dengan masalah serius. Ada seorang ibu dan ada juuga anak-anak yang terserang penyakit, salah satunya adalah diare. Pertanyaan itu salah dan dosanya siapa, tentu saja publik akan memberikan penilaian.

            Soal apa model rekoemndasi dan kewenangan yang akan dikeluarkan oleh Bupati Bima terkait peristiwa tersebut, hingga kini masih bersifat teka-teki. Tetapi, sesungguhnya pemerintah telah memfasilitasi agar PT. Sanggar Agro menyerahkan ratusan hektar lahan untuk warga Katupa. Rinciannya, untuk perluasan pemukiman warga, pelepasan ternak dan perkebunan warga itu pula. Tetapi, Kades Oi Katupa dengan sekelompok orangnya, justeru menolaknya. Padahal, pemerintah telah menyatakan siap membantunya mengeluarkan sertifikat atas lahan tersebut dengan Progam Nasional (Prona) dari BPN.

            Tetapi, benar atau tidaknya dugaan diperankan oleh Mafia jual-beli tanah di atas lahan HGU milik PT. Sanggar Agro yang paling potensial dibalik aksi demonstrasi pengusiran Investor tersebut, sesungguhnya “hampir mendekati kebenarannya”. Indikasi itu, salah satunya ditemukan melalui ribuan lembar SPPT yang telah diputihkan itu (pengakuan Camat Tambora).

            Selain itu, Visioner juga mengungkap data tentang solusi bagi penyelesaian peristiwa yang berkembang dalam kaitan itu. Antara lain, warga Oi Katupa harus dipisahkan dari “Mafia”, warga Oi Katupa harus dipisahkan dari kelompok Arif Kurniawan Cs dan Zego Cs dan warga Oi Katupa harus mampu mencermati, menganalisa dan mengevaluasi peran yang dilakukan oleh Kadesnya.

 

            Singkatnya, Visioner juga membongkar data menarik terkait ketegasan yang tak kalah menariknya dari pemerintah. Yakni, salah satu jalan untuk memuluskan capaian (solusi) untuk menyelamatkan warga Tambora dan Sanggar, khususnya Oi Katupa adalah menggiring oknum yang diduga terlibat jual-beli tanah di atas HGU mlik PT. Sanggar Agro seluas ratusan hektar tersebut. Pasalnya, kisruh yang terjadi terkait peristiwa yang berkembang, diduga paling berpotensial bersumber dari “MAFIA”.  (TIM Visioner/disadur dari berbagai sumber, dugaan dan peristiwa)