SDN Tongga, Desa Bala-Wera

            “Benang kusut” dan misteri tentang pemicu utama penyegelan SDN Tongga, Desa Bala, Kecamatan Wera-Kabupaten Bima oleh Ramli sebagai ahli waris dari M. Nur idris (Alm), kini mulai terurai secara perlahan-lahan. “Misteri kebohongan” pun mulai terkuak.

Visioner kini mengungkap hasil investigasi sementara. Antara lain, pembangunan SDN Tongga diduga dilakukan secara serampangan alias tak memiliki persyaratan administrasi yang memiliki kekuatan hukum tetap. Melainkan, hanya bermodalkan surat keterangan hibah yang ditantandatangani oleh sejumlah orang, bukan akta hibah yang dibuat yang dibuat melalui Notaris PPAT yang dianggap memiliki kekuatan hukum tetap.    

            Jum’at (4/7/2016), Nurma (klarifikasi berita sebelumnya yang menyebut Nurmala) selaku sudari sepupu dari Ramli mengungkap fakta sesungguhnya. “Sekolah tersebut dibangun beberapa tahun silam. Sebelum dibangun, ada kesepakatan yang dibangun. Yakni, Ramli dijanjikan oleh Pak Ikhsan (Kasek SDN Tongga) akan menyerahkan SK Honor daerah (Honda) bahkan akan diperjuangkan sebagai PNS. Itulah yang membuat Alm. M. Nur Idris menyerahkan tanah tersebut untuk pembangunan sekolah,” ungkapnya.

            Tetapi, faktanya justeru berbeda. “Alm. M. Nur Idris sangat lama menanti janji tersebut. Mirisnya, hingga M. Nur Idris meninggal dunia, janji tersebut tak juga terpenuhi. Sementara penantian Almarhum soal itu, sangat lama. Hingga detik ini, janji itu hanya bualan semata. Ramli hanya direkrut sebagai opas (penjaga sekolah) itu. Ramli bukan guru sukarela sebagaimana yang diberitakan oleh media massa. Tolong itu diklarifikasi,” pintanya.

            Ada yang sangat ironi sebelum sekolah itu dibangun. Sebelum perjanjian tersebut dipermanenkan melalui perjanjian hibah yang berkekuatan hukum tetap, Almarhum M. Nur Idris dengan keluarganya sontak kaget, karena material bangunan untuk membangun sekolah tersebut langsung di drop.

“Soal perjanjian Ikhsan tersebut, warga Dusun Tongga termasuk Tokoh-Tokoh Masyarakat juga tahu. Masyarakat Tongga tidak bereaksi atau mendukung pihak sekolah tatkala dunia pendidikan tersebut disegel, karena sangat tahu tentang masalah yang sesungguhnya. Dan, dari situlah anda akan bisa menebak tentang siapa seungguhnya yang berbohong,” paparnya.

            Almarhum M. Nur Idris dan keluarganya, berkehidupan sangat miskin. Kini ahli warisnya yang bernama Ramli dan Edison hanya tinggal di rumah panggung yang kondisinya sangat memprihatinkan.

“Mereka tidak memiliki harta yang berlimpah seperti yang diperkirakan oleh semua orang. Kecuali, lahan seluas sekitar 50 are yang telah dipergunakan untuk pembangunan SDN Tongga tersebut sebagai satu-satunya harta mereka. Lantas, logiskah orang miskin tersebut menghibahkan harta satu-satunya kepada pihak sekolah tanpa ada perjanjian,” tanyanya. “Pemahaman bodoh kami adalah, hanya orang kaya yang bisa menghibahkan sesuatu kepada siapapun,” ujarnya.  

            Saking Miskinnya Ramli dan Edison, diakuinya hingga kini tak memiliki apa-apa. Handphone saja tak dimiliki oleh keduanya, apalagi harta berlimpah. “Ramil sengaja menghindar, bukan karena takut diwawancara oleh wartawan. Tetapi, dia sudah siap menerima apapun resikonya ketika benar dia melakukan penyegelan sekolah tersebut. Jangan minta nomor handphone Ramli atau Edison. Karena, keduanya tak punya handphone. Ya, karena mereka tak memiliki uang untuk membelinya. Itulah salah satu bukti yang memperkuat bukti bahwa keduanya sangat miskin,” jelanya.  

            Nurma juga mengungkap sejumlah dugaan lain terkait surat penyerahan tanah untuk pembangunan sekolah tersebut. Kepadanya, Ramli mengaku tidak pernah menandatangani surat tersebut. Karenanya, Nurma menduga ada rekayasa penandatangan surat tersebut oleh pihak sekolah. “Maaf, itu hanya sekedar dugaan,” tuturnya.

            Status tanah yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah tersebut, diakuinya belum memiliki sertifikat. Tetapi, SPPT-nya masih dibayar oleh oleh Ramli dan Edison pada kantor pajak. “Hingga sekarang, ahli warisnya yang membayar SPPT atas tanah itu. Dan nama yang tertera dalam SPPT tersebut masih atas nama M. Nur Idris. Ini bukan cerita kosong. Tetapi, semua juga tahu dan silahkan membuktikannya sendiri,” tandasnya lagi.

            Hingga sekarang, kondisi sekolah tersebut masih dalam keadaan disegel. Siswa-siswi mulai dari Kelas I-VI, masih belajar di emperan sekolah. Sedangkan upaya penyelesaiannya, belum juga diperoleh sampai sekarang. “Pemerintah sudah mengutus beberapa pejabatnya ke Dusun Tangga. mereka juga tak terlalu lama di Dusun Tangga. Mereka berjanji akan mencarikan solusi terbaik bagi pemecahan atas sengketa yang terjadi. Ya, kami tunggu saja hasilnya akan seperti apa,” katanya.

            Rencananya, pihaknya akan mendatangi Dinas Dikpora terkait masalah yang terjadi dalam kaitan itu. Sejumlah Tokoh, juga katanya, siap terlibat dalam pertemuan untuk mengklarifikasi tentang akar permasalahan yang sesungguhnya terkait fenomena yang terjadi soal sekolah itu disegel. “Pada moment itu pula akan terungkap siapa sesungguhnya yang benar dan siapa pembohongnya,” tegasnya lagi.

            Sementara itu, pemerintah sedang mengambl langkah penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi. Jum’at (4/7/2016), Kabag Hukum Setda Kabupaten Bima Rahmatullah SH bersama beberapa orang lainnya, langsung terjun ke Dusun Tangga. Tujuannya, hanya mengambil administrasi yang kemudian dibawa ke Pemkab Bima untuk dipelajari dan didalami lebih lanjut.

 “Ada beberapa orang yang sudah berangkat kesana untuk mengambil berkas untuk dipelajari dan didalami lebih lanjut. Sesungguhnya, kita juga ingin mencarikan solusi terbaik bagi penyelesaian masalah tersebut. Ya, tunggu saja hasilnya nanti. Baik pihak sekolah maupun pemilik tanah,akan dilibatkan pada pertemuan mencarikan solusi penyelesaian masalah itu,” papar Sekretaris Dikpora Kabupaten Bima, H. Nasarullah S.Sos.

            Sedangkan Kasek SDN Tongga, Desa Bala, Kecamatan Wera-Kabupaten Bima Ikhsan S.Pd-kini terkesan plintat-plintut. Pada pemberitaan sebelumnya, Ikhsan mengaku bahwa sebelum sekolah tersebut, telah memiliki akta hibah yang berkekuatan hukum tetap. Namun, belakangan ini, Ikhsan melah balik bertanya. “Lha, apa bedanya surat itu dengan akta hibah,” tanyanya, Jum’at (4/7/2016).

            Ikhsan kemudian membantah bahwa dirinya pernah berjanji kepada Alm. M. Nur Idris tentang informasi yang menyebutkan akan memberikan SK Honda dan bahkan SK PNS kepada Ramli sebelum tanah tersebut diserahkan untuk pembangunan SDN Tongga. “Informasi tersebut adalah tidak benar. Karena, memang saya tidak pernah berjanji untuk itu,” kilahnya.

            Yang tak kalah mengherankan, Idris tidak menghafal nama sejumlah orang yang ikut menandatangani maupun saksi pada surat hibah penyerahan tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan SDN Tongga.

“Almarhum M. Nur Idris dan Ramli juga tandatangan, kok. Kalau tidak salah, ada 9 nama yang menandatangani dan sebagai saksi dalam surat tersebut. Saya tidak hafal nama-nama itu. Tetapi, jelas ada di surat itu.Dan surat itu sudah dibawa oleh tim yang diutus oleh pemerintah ke sini. Jadi, silahkan kroscek ke Dinas Dikpora Kabupaten Bima,” pungkasnya.

            Jika fenomena tersebut tidak mapu diselesaikan dengan cara msyawarah, maka akan ada upaya lain yang dkan ditempuh oleh pihaknya. “Kita tunggu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Kalau tidak selesai dengan cara musyawarah, kita akan melaporkan Ramli ke polisi,” ancamnya.          

            Ancaman ikhsan tersebut, justeru dianggap lucu oleh Pengacara muda Bima sekaligus ketua PERADI Bima, Chasman Ilmanegara SH. “Masalah perdata kok usteru ingin dibawa ke ranah pidana. Lucu sekali bapak itu. Masalah surat kendati memiliki materai, bisa dimentahkan oleh kesaksian sejumlah pihak, kok. Jika perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan yang menyebutkan Ramli akan diberikan SK Honda maupun SK PNS dapat dibuktikan oleh banyak orang di Tongga, maka dengan sendirinya surat tersebut dibatalkan secara hukum, kok. Mikir dulu pak sebelum ke polisi,” tegas Chasman (4/7/2016).

            Pria parlente yang kerap tampil sebagai Penasehat Hukum (PH) tanpa bayar untuk membela warga miskin ini, siap tampil sebagai pembela Ramli jika masalah tersebut digiring ke ranah perdata maupun pidana. “Khususnya untuk orang miskin termasuk Ramli, saya siap membelanya dengan tanpa memungut biaya perkara. Untuk itu, saya tunggu di Pengadilan ketika Kasek tersebut menuntut Ramli ke jalur hukum,” paparnya.

            Dengan tanpa menyebutkan siapa sesungguhnya yang salah atau sebaliknya terkait fenomena tersebut, Chasman lebih mendorong penyelesaiannya dengan cara musyawarah. Sebab, jika digiring ke ranah hukum, justeru akan terungkap siapa sesungguhnya yang benar dan siapa pula yang merekayasa. Membangun sekolah tersebut tanpa dilengkapi dengan administrasi yang berkekuatan hukum tetap, juga dianggap sangat ironi. “Lha, sekolah itu kan milik pemerintah. Karenanya, soal kelengkapan administrasinya, jelas menjadi tanggungjawab Kasek dan Dinas Dikpora lah,” terangnya.  

 

“Ya, lucu saja ketika mendengar rangkaian masalah sebelum sekolah itu dibangun. Karenanya, pikirkan secara matang terlebih dahulu sebelum masalah itu dibawa ke meja peradilan. Tetapi, kepentingan umum juga tidak bisa diabaikan. Dan, kepentingan si miskin itu juga mutlak untuk dijawab dengan cara-cara yang wajar. Hanya itu solusi yang bisa ditawarkan. Tetapi, saya percaya bahwa pemerintahan yang sekarang, akan mampu menyelesaikannya dengan cara yang cerdas dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan,” pungkasnya. (Rizal)