Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE

Visioner Berita Kabupaten Bima-Selasa sore (8/10/2019), muncul isu yang dinilai heboh. Isu tersebut menduga bahwa Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE di Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isu tersebut mensinyalir bahwa Bupati Bima di OTT oleh KPK di ruang kerjanya.

Masih menurut isu tersebut, Bupati Bima di OTT KPK sejak Selasa siang (8/10/2019). Dan isu dimaksud menduga, sejak siang itu hingga Selasa petang bertepatan dengan Sholat Maghrib pihak KPK masih berada di ruang kerja Bupati Bima. Lagi-lagi, isu dimaksud menengarai bahwa Bupati Bima di OTT oleh KPK pada kasus tertentu.

Lagi-lagi menurut isu yang berkembang itu, hingga berita ini ditulis pihak KPK masih berada di ruang Bupati Bima, Dan isu ini pula menyebutkan bahwa di ruang Bupati Bima itu juga ada Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer.

Dan sejak terkuaknya isu tersebut, sejumlah pihak termasuk Visioner masih terus memburu kebenaranya. Hasil investigasi awal Visioner melaporkan, hingga detik ini di ruang kerja Bupati Bima juga ada Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dachlan M. Noer dan beberapa orang lainya. Kendati demikian, kondisi terkini di Kantor Pemkab Bima masih terlihat sangat sepi.

Masih tentang kondisi terkini yang terjadi di Kantor Pemkab Bima di Desa Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Visioner tak menemukan seorangpun yang bherdiri di luar ruang kerja Bupati Bima. Tetapi, di dalam ruang kerja orang nomor satu di Bima itu, diinformasikan masih ada beberapa orang termasuk salah satunya adalah Wakil Bupati Bima. Dan, tidak dijelaskan tentang apa yang sedang terjadi di dalam ruangan kerja Bupati Bima ini.

Mengingat waktu yang sudah malam, akhirnya Visioner bergegas kembali ke kantor redaksi. Namun, di sana masih ada awak media yang menunggu hingga Bupati-Wakil Bupati Bima meninggalkan ruang kerjanya guna memperoleh kepastian dari isu yang berkembang. Namun sebelum sampai ke kantor Redaksi, spontan saja Visioner mendapatkan penjelasan pasti dari Kasubag Informasi dan Pemberitaan pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bima, Zainudin S.Sos. Dan dengan tegas Zainudin menyatajkan bahwa isu tersebut adalah fitnah yang sengaja disebarkan oleh oknum tak bertanggungjawab alias Hoax

Kepada Visioner pada Selasa petang (8/10/2019), dengan nada tegas-keras Zainudin menuding bahwa isu tersebut adalah sesat alias Hoax. “Astaghfirullahal Adzim, jangan menambah-nambah dosa. Dosa yang ada saja belum tentu bisa dihapus oleh Allah SWT. Sampai dengan saat ini,, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE masih baik baik saja. Oleh karenanya, isu bahwa yang menyebutkan bahwa Bupati Bima telah di OTT oleh KPK itu adalah Hoax,” tuding Zainudin.

Zainudin membenarkan, hingga berita ini ditulis di ruang kerja Bupati Bima masih ada dua orang staf administrasi dari KPK. Tujuanya, adalah penindaklanjuti sekaligus menyusun rencana Aksi (Renaksi) tentang pemberantasan korupsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 8.30 Wita yang semula direncakan di gedung Paruganae Convention Hall Kota Bima dengan menghadirkan seluruh Kepala Desa, Camat se Kabupaten Bima.

“Hal itu menindaklanjuti surat dari Inspektorat Kabupaten Bima nomor 800/256/05/2019, perihal rapat persiapan kegiatan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi tahun 2019 Kabupaten Bima oleh KPK,” tegasnya.

Zainudin kembali menegaskan, hal tersebut juga berkorelasi dengan surat dari Bupati Bima nomor 005/072/05/2019, perihal workshop hasil evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan Desa dengan aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0 Kabupaten Bima.

“Pada Renaksi yang akan digelar tanggal 9 Oktober 2019 itu, selain melibatkan pihak KPK juga dihadiri oleh Bupati-Wakil Bupati Bima, Instansi terkait, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Bima. Upaya ini dimaksudkan untuk menciptakan good govrment dan clean goverment di Kabupaten Bima. Mestinya kita harus bangga, berterimakasih, apresiatif dengan kegiatan yang akan dilakukan itu, bukan justeru menumbuh-kembangkan isu-isu tak tak bertanggungjawab seperti Bupati Bima di OTT oleh KPK. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa isu tersebut adalah bohong besar. Kita do’akan saja agar penebar fitnah tersebut selamat di dunia dan di akhirat,” ucap Zainudin.

Renaksi di maksud, diakuinya bukan saja dilakukan di Kabupaten Bima. Tetapi, berlangsung di seluruh Indonesia. “Kehadiran dua orang staf KPK di di ruang Bupati Bima tersebut difasilitasi oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bima. Sampai sekarang, dua personil dari KPK tersebut masih berada di ruang kerja Bupati Bima. Karena hasil pertemuanya dengan Bupati Bima akan berkelanjutan pada Renaksi yang akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2019. Renaksi dimaksud juga berkaitan dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), penggunaan anggaran oleh SKPD/OPD dan lainya. Substansi kehadiran KPK di Kabupaten Bima ini yakni bekaitan dengan Renaksi pelaksanaan pencegaha korupsi pada setiap program pembangunan dari SKPD/OPD hingga implementasi ADD,” urainya.

Apa yang dilakukan oleh oleh Pemkab Bima dengan pihak KPK tersebut adalah dalam rangka menopang upaya pemberantasan korupsi dan lainya untuk tujuan menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

“Mestinya hal seperti ini harus disambut dengan baik dong, jangan justeru memunculkan isu-isu sesat. Ya jelas lah, isu yang menyebutkan bahwa Bupati Bima di OTT oleh KPK adalah sangat sesat. Sekalim lagi, harusnya semua pihak termasuk yang menghebuskan isu sesat tersebut mendukung Pemkab Bima dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dong. Salah satunya adalah dengan cara menjalin koordinasi dengan lembaga yang berkompoten dengan pemberantasan korupsi, sebut saja KPK,” terang Zainudin.

Kehadiran KPK saat ini di Kabupaten Bima, diakuinya dalam rangka koordinasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan berwibawa. “Intinya, substansi kehadiran KPK di Kabupaten Bima adalah berkaitan dengan surat tersebut di atas. Dan ahri ini dilakukan rapat persiapan dalam menghadapi kegiatan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi tahun 2019 di Kabupaten Bima oleh KPK. Sementara hal-hal yang masih dilakukan sekarang adalah mengkoordinasikan Renaksi dimaksud. Singkatnya, isu bahwa Bupati Bima di OTT oleh KPK adalah Hoax. Yang benar adalah, Bupati-Wakil Bupati Bima sedang menggelar Rakor dengan pihak KPK dalam rangka Renaksi dimaksud,” pungkas Zainudin. (TIM VISIONER)