Taufik HA. Karim, SH

Visioner Berita Kota Bima-Aksi premanisme yang terjadi di SMPN 11 Kota Bima beberapa waktu lalu, bukan saja sukses menyakiti seorang guru PNS bernama Sufrani, tetapi juga merusak kaca jendela pada sekolah tersebut. Hal lain yang diimbaskan oleh perlakuan tak wajar tersebut, juga dituding telah menginjak-injak harkat, martabat, citra dan kehormatan guru baik secara personal maupun kelembagaan (profesi).

            Tak hanya itu, pasca terjadinya peristiwa heboh tersebut, juga menyisakan kisah nyata yang membuat banyak pihak merasa prihatin. Yakni, Kasek setempat Rosdi Efendi melakukan pencabutan kasus pengrusakan secara sepihak. Maksudnya, tanpa membangun kesepatan dengan seluruh guru setempat maupun Dinas Dikpora Kota Bima. Padahal, berbagai pihak terutama organisasi profesi guru seperti PGRI, FKGO telah bersepakat bahwa kasus penganiayaan dan pengrusakan tersebut harus dituntaskan hingga putusan Pengadilan.

            DPRD Kota Bima yang sebelumnya diam, kini bersuara keras. Ketua Komisi I DPRD setempat Taufik HA. Karim SH misalnya, menyatakan kesepakatan agar Kasek tersebut diganti dengan orang lain. Pertimbangannya jelas, antara lain terkait sikapnya yang mencabut laporan tersebut secara sepihak dan surat somasi yang diajukan oleh guru setempat tahun lalu (2016).

 “Atas nama Komisi yang juga membidangi dunia pendidikan, kami sudah turunj ke SMPN 11 Kota Bima. Memang sejak dulu, hubungan antara Kasek tersebut dengan seluruh guru yang ada, tidak harmonis. Indikasi itu, ditemukan melalui adanya surat somasi yang dilayangkan oleh guru yang berisikan agar Kasek tersebut segera diganti,” ungkapnya.

            Terkait aksi premanisme yang dilakukan oleh masyarakatb terhadap guru pada SMPN 11 Kota Bima itu, diakuinya sangat disayangkan oleh pihaknya. Oleh karenanya, pihaknya menegaskan, tetap mendorong Dinas Dikpora Kota Bima. “Kami dari Komisi I menghimbau agar Dinas Dikpora Kota Bima untuk turun berkomunikasi dengan sekolahn yang ada di daerah ini. Tujuannya, agar hal-hal seperti itu bisa diantisipasi terlebih dahulu dengan konsep membangun komitmen yang kuat dengan seluruh guru yang ada di semua sekolah di Kota Bima,” imbuhnya.

            Tokoh PPP yang sudah dua perioden dengan sekarang berada di Legislatif dan akrab disapa Bang Opik ini menuding, yang terjadi pada SMPN 11 Kota Bima beberapa waktu lalu itu, adalah murni premanisme.

“Tetapi, aksi premanisme ini dipicu oleh adanya kejadian awal. Yakni, oknum pelajar asal SMAN 5 Kota Bima yang mendatangi sekolah tersebut hingga mempertontonkan sikap dan tindakan tak wajar. Ini mencerminkan kurangnya pembinaan oleh pihak sekolah terhadap oknum pelajar itu,” timpalnya.

            Namun perkembangan terakhir pasca kejadian tersebut, diakuinya sudah membias ke hal lain. “Diantaranya, ada kecurigaan bahwa Kasek setempat terlibat. Jujur saja, dulu kami pernah turun langsung ke sekolah itu. Pada saat itu, ada kejadian luar biasa. Yakni, adanya mosi tidak percaya guru terhadap Kasek  itu. Maka pertanyaaannya, apakah persoalan itu ada kaitannya dengan kejadi penganiayaan terhadap guru dan pengrusakan terhadap fasilitas sekolah itu. Tapi kalau kami membaca di media massa, diduga ada keterlibatan Kasek. Makanya, dulu juga kami meminta agar Dinas terkait cepat turun agar persoalan guru dengan Kasek tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” tandas Bang Opik.

            Himbauan tersebut, jelas memiliki pertimbangan. Yakni, agar persoalan tersebut tidak menghambat hingga ke anak-anak didik. “Justeru hari ini, kita melihat adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Dulu, kita memang belum mengeluarkan rekomendasi pengantian Kasek itu. Tetapi, kami sudah menyampaikannya kepada pimpinan. Namun, karena persoalan bukan hanya terjadi di SMPN 11 Kota Bima, sehingga rekomendasi tersebut belum dikeluarkan sampai sekarang,” urainya.

            Lagi-lagi, Bang Opik menegaskan-jika masih terjadi diharmonisasi antara Kasek dengan guru yang ada di sana, maka pihaknya meminta agar Kasek dimaksud segera diganti atau dipindahkan ke tempat lain.

           “Sementara pada konteks penegakan hukum dalam kasus penganiayaan guru dan pengrusakan fasilitas sekolah itu, adalah bersifat mutlak. Dan untuk itu harus mendorong dan mendukungnya. Itu harus tuntas, maksudnya jangan sampai nanti hilang kepercayaan masyarakat terhadap guru. Pun penuntasan kasus ini hingga vonis Pengadilan, juga berlandaskan pertimbangan demi keselamatan guru, baik hari ini, besok dan seterusnya,” pungkas Bang Opik. (Rizal/Must/Buyung/Wildan)