Rafidin H. Baharudin S.Sos (kiri) Saat Berbincang Dengan Visioner

Edy Muchli Dkk Ke Jakarta Menggunakan Uang Pribadi

Visioner Berita Kabupaten Bima-Terdapat cerita menarik usai Ketyua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bima yang juga ketua Komisi III yakni Edy Muchlis S.Sos melakukan aksi penyegelan kantor Bargian Keuangan sekwan setempat pada Rabu (6/11/2019). Edy Muchlis menyegel kantor Bagian Keuangan tersebut, diduga kuat terkait dengan SPPD untuk ke Jakarta untuk kegiatan Partai Nasdem.

Masalah tersebut, kini telah usai. Sekwan Kabupaten Bima, Drs. Ishaka didampingi Wakil Ketua Dewan yakni Muhammad Aminurlah, SE (Maman) menyatakan bahwa Bagian Keuangan yang semula disegel tersebut telah dibuka. Edy Muchlis membuka segel Bagian keuangan setelah pihaknya memberikan pemahaman bahwa anggaran Dewan sudah tidak ada lagi. “Alhamdulillah kita sudah memberikan pemahaman dan yang bersangkutan pun sudah memahaminya,” kata Ishaka.

Kini Edy Muchlis sudah berada di Jakarta. Ishaka memastikan bahwa keberangkatan Edy Muchlis ke Jakarta tidak menggunakan SPPD. Tetapi, menggunakan uang pribadinya. “Saya pastikan bahwa keberangakan edy Muchlis ke Jakarta Dkk tidak menggunakan SPPD. Melainkan, mereka menggunakan uang pribadinya masing-masing,” ujar Ishaka. 

Menjawab adanya dugaan bahwa ada sejumlah oknum anggota Dewan selama ini yang diduga menggunakan SPPD untuk kegiatan politik pada masing-masing partainya di Jakarta, Ishaka pun kembali membantahnya. “Dugaan itu tidak benar. SPPD tidak boleh digunakan untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh partai Politik. SPPD hanya bisa digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan Pemerintahan, Misalnya Bimtek, Stduty Banding dan lainya,” elak Ishaka.

Pernyataan Ishaka justeru berbeda dengan yang diungkap oleh anggota Dewan asal PAN, Rafidin H. Baharudin S.Sos. Mantan wartawan Senior sekaligus Ketua PWI Cabang Bima ini menduga ada lumbung korupsi di gedung DPRD Kabupaten Bima.

“UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU Nomor 17 tahun 2003, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa anggota dan pimpinan Dewan tidak boleh menggunakan SPPD untuk kegiatan Partai Politik. Bila digunakan, itu berarti pidana,” jelas Rafidin.

Kendati serangkaian aturan tersebut telah diberlakukan sejak lama dan masih berlangsung sampai dengan hari ini namun diduga ada sejumlah anggota Dewan yang menggunakan SPPD ke luar Kota dalam acara yang dilaksanakan oleh Partai Politiknya. “Saya menduga itu ada. Semua rahasia soal itu ada di tangan Sekwan dan Bagian Umum DPRD Kabupaten Bima. Untuk itu, saya meminta agar Lembaga hukum segera menyelidiki hal itu. Pun dalam kaitan itu, Lembaga hukum juga memiliki hak untuk mengambil dokument tentang pengelolaan managemen keuangan di DPRD Kabupaten Bima termasuk penggunaan SPPD oleh anggota dan Pimpinan Dewan selama ini,” desaknya.

SPPD hanya bisa digunakan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan untuk kepentingan tugas yang berkaitan dengan dunia Pemerintahan. Seperti Bimtek, Study banding dan lainnya. “Namun selain itu, saya menduga bahwa selama ini ada sejumlah anggota Dewan yang menggunakan SPPD untuk kepentingan yang diselenggarakan oleh Partai Politiknya masing-masing. Edy Muchlis menyegel kantor Bagian Keuangan Sekwan Kabupaten Bima, itu berkaitan dengan SPPD. Karena, Edy Muchlis mau mengikuti kegiatan Partainya di Jakarta. Kini Edy Muchlis sudah ada di Jakarta namun tak menggunakan SPPD. Tetapi, memakai uang pribadinya,” tandas Rafidin.

Duta PAN yang mendesak agar uang perjalanan Dinas Pimpinan Dewan dan Anggotanya itu dipangkas kemudian berjanji, tidak menggunakan SPPD untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Partai Politik. Sebalinya, hal itu jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku dan masuk dalam wilayah pidana. “Catat, saya berjanji tidak akan menggunakan SPPD selama 5 tahun untuk kepentingan Politik. Kecuali, akan menggunakan SPPD hanya yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintahan yang berkorelasi langsung dengan kebutuhan rakyat. Singkatnya, saya meminta kepada aparat penegak hukum agar segera memeriksa sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Bima yang diduga menggunakan SPPD untuk kepentingan Partai Politik dan untuk kepentingan kelompok,” desaknya. (TIM VISIONER)