Kalak BPBD KLU, Muhadi, SH (tengah)

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara, Muhadi, SH, rela menempuh perjalanan 35 km-an dari Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke Posko Terpadu Rehab Rekon Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tengah malam pukul 22.05 Wita, pada hari libur, Minggu (25/08).

“Saya tidak mau ada masalah dengan proses perpanjangan masa Transisi di KLU. Karena itu, saya langsung meluncur ke sini, begitu tahu rekan-rekan jajaran Korwil Fasilitator KLU sedang membahas rekomposisi Tim Fasilitator malam ini,” ujar Muhadi.

Sebagaimana diketahui, masa rehab rekon atas 222.530 rumah rusak akibat bencana gempa bumi di Provinsi NTB telah mengalami kemajuan luar biasa, sebagaimana  diakui banyak pihak, termasuk oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo.

"Dari sejak awal penanganan dampak gempa bumi di NTB sampai dengan saat ini, progressnya luar biasa. Ini patut untuk kami berikan apresiasi, khususnya kepada Pemerintah Provinsi NTB," kata Doni Monardo saat membuka Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman di Mataram, Selasa (20/08).

Sehingga Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, melalui SK Nomor 360-645 Tahun 2019 memutuskan untuk memperpanjang masa Transisi Darurat menuju Kepemulihan. Dan telah ditindak lanjuti oleh Kalak BBPD Provinsi NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH dengan melakukan rapat pihak Kemenko PMK. Dan masa Transisi pun ditetapkan diperpanjang hingga 25 Desember 2019.

“Sesuai arahan Pak Kalak BPBD Provinsi NTB, pada saat Rakor, Kamis (22/08) kemarin. Bahwa SK Fasilitator harus segera diterbitkan dengan melaui koordinasi antara Kalak BPBD KLU dengan TPK/Korwil KLU. Makanya, malam ini, saya langsung merapat ke Posko Terpadu, agar SK Fasilitator bisa ditetapkan besuk. Sehingga tidak ada masa kekosongan Fasilitator di lapangan,” imbuh Muhadi.

Muhadi sengaja melakukan koordinasi tengah malam, karena SK Fasilitator telah berakhir per tanggal 25 Agustus 2019. Sehingga pihaknya memberikan pengarahan secara langsung pada pihak Korwil Fasilitator, Asjad, SE, Askorwil Dede Abdul Rahman, SH, Ramdan Nursaman, SH, Korcam, Indra Priatmoko, ST, Azwar Anas, SH, dan Candra Hadi Wibowo, ST, yang dihadiri pula Wakil Ketua Tim Pengendali Kegiatan (TPK) Rehab Rekon Provinsi NTB, Ir. Hadi Santoso, ST, MM, IPM.

Sebagaimana diketahui Fasilitator berfungsi Vital dalam proses pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Akibat Gempa Bumi di NTB. Mulai dari melakukan fungsi pendampingan atas perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa, dan administrasi pelaporan.

“Selain itu Fasilitator juga Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat. Termasuk, memberikan pendampingan teknis dalam proses konstruksi rumah sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku,” ujar Wakil Ketua TPK, Ir. Hadi Santoso, ST, MM, IPM

Rapat Koordinasi Kalak BPBD KLU, TPK, dan Jajaran Korwil KLU membahas komposisi Tim Fasilitator pasca menindaklanjuti permintaan penyesuaian/rasionalisasi oleh Pihak BNPB melalui surat nomor 024/BNPB/D.II/08/2019 tertanggal 05 Agustus 2019. Sehingga berkurang dari 328 orang menjadi 291 orang tersebut, baru selesai pada pukul 23.58 Wita.  (TGoY)