Dari arena pertemuasn penting yang digagas Kesbangpol NTB

Visioner Berita Bima-Konflik yang terjadi di Kecamatan Woha yang dipicu oleh perang antar dua Desa yakni Dadibou Vs Penapali, sukses menjadi perhatian publik. Dan bahkan kasus yang melebar hingga terjadinya aksi pemblokiran 10 titik jalan Negara yang sudah berhasil dibuka paksa oleh aparat TNI-Polri tersebut, juga dibahas secara ketat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Rabu (31/5/2016), persoalan yang tetgolong besar tersebut, dibahas dengan melibatkan sejumlah pihak di ruang rapat utama Bupati Bima. Diantaranya, Kesbangpol NTB, Kominda NTB, Forum Kewaspadaan Dinis Masyarakat (FKDM) NTB, Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer, Sekda setempat Drs. HM. Taufik H.AK, Dandim 1608 Bima Letkol Czi Yudil Hendro, Delegasi Polres Bima Kota, Delegasi Polres Bima Kabupatenj, Lima Kades di Kecamatan Woha, Kesbangpol Kabupaten Bima dan sejumlah pihak penting lainnya.

Pada pertemuan penting itu, berbagai pihak juga bersuara, termasuk lima Kades di Kecamatan Woha (Dadibou, Risa, Penapali, Talabiu dan Kalampa). Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer, pada momoment tersebut menegaskan-Kabupaten Bima memiliki potensi dalam segala hal.

“Untuk itu, beragam potensi yang dimiliki oleh daerah ini, dapat kita kerjakan untuk masa depan daerah dan masyarakat Kabupaten Bima pula. Sementara itu, Kades  harus diakui sebagai ujung tombak nmasyarakat. Dan masalah yang sudah terjadi, harus kita lupakan secara bersama-sama dan kemudian bersama-sama pula membangun kearah yang lebih baik lagi,” imbuhnya.

Wakil Bupati juga mengungkap, belum lama ini telah terjadi penandatanganan piagam bersama yang lebih kepada menjaga Kabupaten Bima agar tetap damai, aman dan tenteram. Namun setelahnya, praktis pula terjadi konflik yang dipicu oleh masalah yang sangat sepele. Yakni, masalah sekelompok remaja yang menggunakan knalpot resing-ditegur namun justeru membalasnya dengan sikap dan tindakan kurang baik.

“Semua di Kabupaten Bima, adalah beragama, berbudaya dan lainnya. Kedepan, jika terjadi masalah, harus diselesaikan dengan cara musyawarah dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya, kemanusiaan dan lainnya. Kita malu menjadi bangsa yang beragama, ketika konflik masih terus terjadi. Kita harus berguru kepada Jepang walau itu terlalu jauh. Di Jepang, kebanyakan masyarakatnya tidak beragama. Namun, tidak ada konflik di sana. Mereka dari dulu hingga sekarang,  maju dan hidup ditengah kedamaian,” terangnya.

Kepala Kesbangpoldagri NTB L. Syafi’i menyatakan, peristiwa yang terjadi di Kecamatan Woha tersebut merupakan ujian kecintaan terhadap Kabupaten Bima. Ujian yang sama, juga menimpa Gubernur NTB, yakni dihina oleh WNI keturunan. “Konflik yang terjadi, bisa kurangnya perhatian terhadap masyarakat. Namun hidup tidak akan bisa tenag, jika konflik terus terjadi. Sementara dalam mengatasi konflik agar tidak meluas, maka aparat keamanan sudah berbuat yang terbaik,” tegasnya,

Ketua Forum Kewaspadaaan Dini Masyarakat (FKDM) NTB DR. HM. Natsir, pada kesempatan itu memaparkan, hidup manusia ditakdirkan berbeda namun tetap ssatu seperti Bhineka Tungga Ika. “Konflik memang selalu ada, namun yang harus dilakukan adalah bagaimana upaya menyelesaikan konflik itu sendiri.  Dalam kaitan itu, seluruh elemen masyarakat termasuk Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama ((Toga) dan lainnya-juga harus berperan aktif mencegah hingga menghentikannya,” imbuhnya.

“Sampaikan salam, bila tidak dibalas jangan maju, jika dibalas ya lanjutkan. Selain itu, kita juga menyarankan agar di semua wilayah harus ada Danramilnya termasuk di Kecamatan Wera. Masih soal konflik yang terjadi, dibelakangnya tentu saja ada aktornya,” ungkap Natsir.

TNI dan Polri, diakuinya sudah bekerja keras melakukan pencegahan agar konflik tidak meluas. Namun dengan hal yang sudah dilaksanakan ini, kadang juga dianggap terlambat. Soal damai, itu harus total-tidak boleh setengah-setengah.

“Semenmtara kalangan mahasiswa yang diharapkan bisa berperan serta mencegah sekaligus menghentikan konflik, justeru sangat jauh dari harapan. Kecuali, para mahasiswa berdemonstrasi hanya ingin masuk TV-tetapi tujuannya tidak jelas. Yang lebih miris lagi, di Bima banyak sekali ulama. Namun, konflik acapkali terjadi,” tandas Natsir.

Ketua Badan Intelijen Daerah (Binda) NTB Tarwo Gusnarno, pun angka bicara pada moment tersebut. Bima diakuinya, memiliki potensi yang sangat besar. Namun, laju investasi di Bima tidak akan berhasil jika situasi tidak kondusif. “Yang telah terjadi,  sudah dipolitisir oleh oknum tertentu melalui Media seolah Brimob menembak masyarakat dengan peluru tajam. Dan tudingan itu, datang dari kelompok kir,” unkapnya.

Oleh karenanya, Tarwo menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati, sehingga tidak dimanfaatkan oleh kelompok kiri. Di Philipina katanya, sudah terjadi perang Kota, sehingga terjadi banyak korban. “Maluku,  Palu, Sulsel, dan NTB-tercatat sebagai poros pelarian.
Bima termasuk dalam catatan tersebut. DPO Poso ada 5 orang dari Bima. Kalau ada persoalan, secara segera disampaikan-jangan sampai terlambat agar segera dianalisa,” imbuhnya.

            Ketua MUI NTB, pada moment tersebut menyarankan, penyelesaian konflik bisa dihentikan dengan berbagai model pendekatan. Diantaranya ekonomi, agama dan sejumlah pendekatan lainnya. “Dulu hanya terjadi perang-perangan, sekarang malah perang sungguhan. Ini, juga menyangkut watkanya warga Bima.

“Mayoritas warga Bima muslim dan fanatik terhadap agama. Sesungguhnya yang diharapkan adalah suasana yang kondusif, namun yang terjadi malah sebaliknya. Kerasnya orang Bima jika masalah agama diganggu, mereka siap mati, namun jangan jadi teroris,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, pihak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga bersuara. Terkait persoalan yang sudah terjadi seperti di Kecamatan Woha itu, pihaknya mengajak masyarakat kepada kebaikan dan kebajikan. Untuk mencegah kekerasan, atau kemungkaran, perlu melaksanakan sesuai perintah agama masing masing dengan sebaik-baiknya.

“Sesungguhnya umat Islam menghindari konflik. Perang badar, terjadi karena Umat Islam dihalangi mencari nafkah. Sekali lagi, lupakan yang sudah terjadi. Konflik antar sesame saudara, jelas dilarang keras oleh Agama. Untuk itu, kedepan mari kita membangun Bima ini dengan aman dan damai,” harap Ketua FKUB Kabupaten Bima.

Dandim 1608 Bima Letkol Czi Yudil Hendro, pada kesempatan tersebut menghimbau, semua pihak berhak menyampaikan aspirasinya di muka umum. Namun, terkada yang disampaikan itu bisa menjadi boomerang bagi dirinya sendiri. Dan diakuinya, karakter orang Bima mudah terprovokasi. “Hal tersebut, malah memancing situasi yang tidak kondusif. Ciptakan masyarakat supaya loyal terhadap pemerintah,” desaknya.

“Pada hari pertama puasa, warga Desa Talabhiu siap menyerang warga sekitar 500 orang. Oleh karenanya, aparat harus bertindak tegas untuk mencegah terjadinya korban jiwa yang lebih besar,” ungkapnya.

Liputan langsung Wartawan pada moment tersebut melaporkan, lima Kades yang hadir juga diberikan kesempatan untuk berbicara. Baik Kades Dadidobu maupun Penapali, mengungkap latar belakang terjadinya konflik. Kedua Kades ini, juga menyatakan kesepakatannya untuk mengakhir persoalan yang terjadi dan kemudian berada pada kedamaian sebagaimana harapan banyak pihak.

 Tak hanya Kades Penapali maupun Dadibou yang menginginkan soal mengakhiri Konflik. Tetapi pernyataan yang sama juga datang dari Kades Talabiu, Risa, dan kalampa. Selain itu, para Kades ini juga mengungkap, pembangunan taman terbuka hijau di Kecamatan Woha oleh Pemerintah juga menjadi salah satu sumber  pemicu konflik.

Masalahnya, taman tersebut merupakan tempat berkumpulnya kalangan remaja dari berbagai Desa, dan tidak disertai dengan mempersiapkan aparat keamanan yang ditugaskan untuk mengamankannya. Karenanya, maka tak jaranjg terjadinya perkelahian. Para Kades juga menghendaki agar Kantor Bupati Bima yang sudah dibangun tersebut, segera ditempati.

Sebab dengan penempatan Kantor tersebut oleh Pemerintah, selain mampu meningkatkan roda ekonomi masyarakat sekitar, juga dianggap mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga sekitar pula. Tak hanya itu, lima Kades ini juga mendesak agar pemagaran kantor Bupati Bima tersebjut segera dilakukan. Pasalnya, selama ini ternak bebas berkeliaran di halaman kantor tersebut. (TIM VISIONER)