Kasi Datun Kejari Raba-Bima, Raka Buntasing, SH, MH, Li

Visioner Berita Kabupaten Bima-Setelah menandatangani MoU yang diperkuat dengan SKK bersama Pemkab Bima dan Bank Prekreditan rakyat (BPR) Cabang bima tahun 2019, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) berhasil membuktikan kinerja terbaiknya. Betapa tidak, aset daerah senilai Rp11 M tahun 2019 berhasil diselamatkan. Keberhasilan tersebut dijelaskan oleh Kajari Raba-Bima melalui Kasi Datun, Raka Buntasing, SH, MH, Li kepada Visioner di ruang kerjanya, Kamis (7/11/2019).

Aset yang diselamatkan itu terangnya, yakni Losmen Komodo yang berlokasin di sebelah utara Museum Asi Mbojo dengan nilai Rp10 M dan kredit macet selama 8 bulan tahun 2019 pada Bank Prekreditan Rakay (BPR) Cabang Bima senilai Rp1.250.000.000. “Untuk Losmen Komodo telah dikembalikan kepada Pemkab Bima. Dan sampai saat ini, aset tersebut masih dalam pengawasan Kejari Raba-Bima selaku JPN. Masih soal itu, sampai saat ini kami masih menunggu Pemkab Bima menarik aset itu,” tegas Raka.

Keberhasilan pihaknya dalam kaitan itu, diakuinya tak serta-merta. Tetapi melalui kinerja keras sebagaimana proses, tahapan dan mekanisme hukum yang berlaku. “Setelah menandatangani MoU dan memegang SKK, kami langsung bekerja secara serius. Alhamdulillah, itu hasilnya yang bisa kita buktikan. Selanjutnya, sebagai JPN kami akan terus bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Raka kemudian mengungkap, tak sedikit aset milik Pemkab Bima yang berlokasi di kota Bima yang diduga jkeras dikuasai oleh oknum tertentu. Hal ini, tentu saja menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang akan akan tetap disikapi sesuai dengan proses, tahapan dan mekanisme yang berlaku. “Aset milik pemkab Bima yang dikuasai oknum tertentu di jembatan sebelah utara Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bima di jalan Gajah mada Kota Bima, hingga kini belum kami sentuh. Namun, kami sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bima dan hal itu akan tetap disikapi secara tegas,” paparnya.

Sementara setelah pihaknya menandatanganmi MoU dengan pihak Pemkot Bima, diakuinya belum bisa bekerja secara maksimal. Pasalnya, sampaid engan detik ini pihaknya belum menerima SKK dari Pemkot Bima. “Kalau kami sudah memegang SKK, tentu saja tak ada istilah menunda kerja. Oleh karenanya, kami berharap agar SKK tersebut segeraq diserahkan kepada kami,” harapnya.

Kembali kepada kerjasama JPN dengan Pemkab Bima, Raka mengungkap ada pekerjaan menarik yang tengah dilaksanakanya. Yakni, menyusun Diskresi hukum guna mengantisipasi kekisruhan yang terjadi terkait pelelangan tanah khusus pada wilayah yang dianggap rawan konflik dan dugaan penyimpangan seperti di Kecamatan Sape dan Lambu. “Ini yang sedang kami garap secara serius. Diskresi hukum ini sangat perlu diberlakukan guna menghindari adanya konflik dan penyimpangan terkait pelalngan tanah. Jika sebelumnya warga Kecamatan Bolo misalnya bisa ikut lelang tanah di Sape dan Lambu, namun hal itu tidak boleh terjadi setelah Diskresi hukum ini diberlakukan,” tambahnya. (TIM VISIONER)