Casman dan surat Pengaduan ke Komite Jaksa Pengawas

Visioner Berita Kota Bima-Pertarungan Edy Sabara Vs M. Amin Camaru, Warga Kecamatan Lambu ke meja hukum atas kasus sarang burung walet melalui mekanisme pelelangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bima), sudah berlangsung lama. Atas laporan Edy Sabara melalui Pengacaranya (Lawyer) Mochammad Kasman S SH, Polisi menetapkan M. Amin sebagai tersangka.

Setalah kasus ini dinyatakan P21, akhirnya Polisipun melimpahkan penanganannya ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba-Bima. Praktisnya, kasus tersebut sudah dan sedang memasuki wilayah persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima. Sementara itu, setelah M. Amin dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan peniupuan (pasal 378 KUHP), pun akhirnya dilakukan penahanan hingga sekarang (M. Amin masih nginap di Rutan raba-Bima).

Dalam kasus tersebut, telah beberapakali memasuki wilayah persidangan di PN Raba-Bima. Sedangkan tangga 24 Maret 2017, kasus tersebut memasuki tahapa pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada moment persidangan yang menghadirkan Pengacara korban yakni Mochammad Kasman S SH tersebut, terungkap masalah yang mengecewakan pihak korban pula. Yakni, tuntutan JPU terhadap terduga pelaku hanya satu tahun penjara.

“Besok (31/3/2017), kasus tersebut akan diputus oleh Ketua Majelis Hakim. Kami kecewa dengan tuntutan yang dibacakan oleh JPU tersebut. Padahal dalam KUHP pasal 378 tersebut, ancaman hukuman terhadap terduga pelaku adalah 4 tahun penjara. Artinya, tuntutan JPU tersebut adalah jauh lebih rendah dari ancaman hukuman yang tertera dalam KUHP pasal 378. Oleh sebab itu, sudah mengambil langkah. Yakni, melaporkan JPU itu ke Komite Jaksa Pengawas,” tegas pria yang akrab disapa Casman ini (Mochammad Kasman S SH).

            Sebagai Pengacara pelapor yakni Edy Sabara asal RT.002/RW.004, Desa Bintuni Timur, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni- Papua Barat, dalam tahapan penyampaian acara penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)  pada tanggal 24 Maret 2017 lalu-Casman mengungkap tuntutan terhadap terdakwa (M. Amin Camaru) hanya  1 satu tahun penjara. Tuntutan tersebut ditegasnnya, sangat tidak masuk akal alias mengecewakan.

“Tuntutan JPU ini selain mengecewakan, juga sangat mempermainkan kami sebagai pihak pelapor. Dan tuntutan yang sangat rendah jika dibandingkan dengan yang tertera dalam pasal 378 KUHP, diduga sarat dengan adanya permainan alias praktek lobi-lobi antara JPU dengan dengan pihak terlapor. “Tuntutan JPU tersebut sangat tidak masuk akal. Itulah yang mendorong kami selaku pihak pelapor untuk mengadukannya secara resmi ke Komite Jaksa Pengawas. Dan surat laporan secara resmi ke Komite Jaksa Pengawas tersebut, telah kami kirim hari ini juga (30/3/2017),” terang Casman.

Casman menegaskan, tuntutan JPU dibalik kasus penipuan setelah melihat dalam fakta Persidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang sama di mana pelaku atau terdakwa telah melakukan upaya tipu muslihat dan upaya bujuk rayu serta mengambil keuntungan atas uang korban yang telah di gunakan untuk jaminan tender sarang burung wallet di di Wilayah Kecamatan Sape-Kabupaten Bima sebesar Rp1.325.000.000.

“Tuntutan JPU yang sangat rendah dari ancaman pasal 378 KUHP tersebut, selain menimbulkan kekecewaan luar biasa terhadap kami, juga dinilai merusak citra Jaksa dan eksistensinya di mata publik,” duganya.

Dari pertimbangan di atas, Kasman melanjutkan, selaku korban dia merasa dipermainkan oleh hukum atas rendahnya tuntutan JPU. "Saya sedikit pesimis adanya rasa adil dari praktek penegakan supremasi hukum yang memihak kepada korban dalam tindak pidana jika TPU memberikan tuntutan sangat rendah dari pasal yang disangkakan. Keadilan tentu sungguh sangat jauh panggang dengan api," ungkap dia.

Kepada sejumlah wartawan, Casman kemudian menunjukan surat resmi yang diajukan oleh pihaknya kepada Komite Jaksa Pengawas yang ada di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Mataram-NTB-Up Komite Pengawas Jaksa Wilayah Propinsi NTB. Tujuannya, agar dapat memeriksa JPU I Gusti Ngurah Agung Puger dengan Bebearapa Jaksa Pengganti/Ajun Jaksa yang Menangani Perkara Nomor: 01/PID-B/2017/PN.Rbi di PN Raba-Bima ini.

“Atas perbuatan JPU, kami sudah melaporkannya secara resmi. Tujuannya adalah, agar kami selaku pihak korban dan masyarakat bisa mendapat Keadilan dihadapan hukum yang adil dan bebas dari praktek-praktek mafia hukum yang selama ini menghinggapi penegak hukum, khususnya di wilayah JPU dan Kejaksaan pada umumnya,” pungkas Casman, sembari menyatakan bahwa dirinya akan mempertanggungjawabkan pernyataanya melalui sejumlah media massa ini.

Usai mewawancara Casman dalam kasus ini, sejumlah wartawan pun berbondong ke kantor Kejari Raba-Bima yang berlokasi di depan Kantor Walikota Bima, Jalan Soekarno Hatta. Tujuannya, untuk melakukan konfimasi alias memintai tanggapan I Gusti Ngurah Agung Puger atau bebearapa Jaksa Pengganti terkait kasus ini. Sayangnya, sejumlah wartawan tidak menemukannya.

 

Kecuali, wartawan hanya menemukan security setempat. “Beberapa jaksa sedang tidak ada di kantor, mungkin sedang sidang di Pengadilan,” sahut security yang berjaga-jaga di meja bagian depan Kejari Raba-Bima. (TIM VISIONER)