Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Ir Suryadi

Pemberitaan soal dugaan mafia dibalik aksi pengusiran PT Sanggar Agro dalam bentuk penjualan tanah diatas lahan HGU milik perusahaan tersebut oleh oknum tertentu, praktis ramai dibicarakan publik baik melalui media sosial (Medsos) maupun di dunia nyata.

           Informasi yang disadur oleh sejumlah media massa menyebutkan, dugaan hasil jual-beli tanah atas nama SPPT oleh oknum tertentu tersebut, bukanlah sedikit.

Tetapi, ditengarai nilainya miliaran rupiah. Pasalnya, per hektarnya diduga dijual dengan nominal Rp4-Rp6 juta rupiah. Sementara luasan lahan HGU milik PT Sanggar Agro yang telah dijual oleh oknum tertentu itu mencapai ratusan hektar.

          Lepas dari dugaan mafia tersebut, muncul dugaan mafia baru dengan pola pemerasan dari oknum tertentu. Kalau di perusahaan tambang (Freepot) di Jaya Pura-Irian Jaya, tenar dengan kasus “Papa minta saham” hingga Ketua DPR-RI, setia Novanto mundur dari jabatanya. Sedangkan di PT Sanggar Agro, tenar dengan dugaan “Papa minta jatah”.  

          Akibat dugaan “jatah” belum terpenuhi, disinyalir ada kelompok tertentu yang ngotot mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) yang terkesan menakut-nakuti Investor (PT Sanggar Agro). Dan upaya pembentukan Pansus Dewan soal PT Sanggar Agro sukses dilaksanakan kendati belum diselenggarakan.

          Rencananya, Paripurna Dewan sebelum Pansus itu diselenggarakan, akan dilangsungkan dalam waktu segera. “Diduga kuat ada nuansa lain dibalik pembentukan Pansus tersebut. Tapi, kita lihat saja dinamika yang berkembangkan pada rapat Paripurna Dewan sebelum Pansus dilaksanakan,” duga salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bima, Drs H Mustahid H Kako.

          Tetapi dugaan isu “Papa minta jatah” dan ada nuansa lain dibalik Pansus soal PT Sanggar Agro tersebut, dibantah oleh Ketua Komisi II DPRD setempat, Ir Suryadi.

“Saya memang yang mendorong Pansus itu segera dibentuk. Tujuanya tak lebih dari ingin mendudukan persoalan yang sesungguhnya. Jadi, tidak benar adanya nuansa lain dibalik pembentukan Pansus Dewan soal PT Sanggar Agro. Kalau soal isu “Papa minta jatah”, saya sama sekali tidak tahu,” kilahnya, Kamis (21/1).

          Pansus dibentuk diakuinya memiliki acuan. Diantaranya, karena terjadi dualism kepemilikan lahan. “HGU PT Sanggar Agro dikeluarkan oleh pemerintah pusat tahun 1996 dengan bidang usaha penanaman coklaT, kelapa sawit dan peternakan (sapi). “Karena bertahun-tahun ditelantarkan oleh PT Sanggar tersebut, akhirnya masyarakat melaksanakan usaha dibidang pertanian diatas lahan HGU milik PT Sanggar Agro itu,” paparnya.         

          Tahun 2012, DPRD Kabupaten Bima mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 2 tentang pemekaran wilayah. Oi Panihi menjadi dua wilayah. Yakni, Desa Oi Panihi dan Desa Oi Katupa.

 “Ternyata tahun 2015 PT Sanggar Agro kembali lagi ke lokasi itu dengan tujuan mau menanam kayu putih. Tahun ini saja akan menanam 2,5 juta pohon kayu putih. Karena itu, lahan-lahan yang menjadi pemukiman warga habis digusur untuk melakukan pembibitan kayu putih. Pemukiman tersebut memang berada diatas lahan HGU milik PT Sanggar Agro,” ujarnya.

          Dia mengakui bahwa HGU PT Sanggar Agro tersenbut dikeluarkan tahun 1996 dan akan berakhir pada 2035. Tetapi, izin tersebut hanya untuk penanaman cokelat dan kelapa sawit serta pengembangan dibidang peternakan.

“Karena terjadi perubahan usaha (penanaman kayu putih), tentu juga harus ada aturanya juga. Karena itulah yang menjadi salah satu pertimbanganya kita membentuk Pansus,” jelasnya.

          Dia kembali mengakui tengan bagaimana model izin usaha PT Sanggar Agro di Desa Oi Katupa. Dan dirinya pun mengaku belum membaca secara detail tentang izin usaha dimaksud.

 

“Tetapi karena tiga tahun lahan tersebut ditelantarkan, tentu saja harus dipelajari kembali. Yang pasti, Pansus Dewan lebih pada klarifikasi untuk mendudukan permasalahan yang sesungguhnya,” pungkasnya. Tidak ada politisasi dan nuansa lain dibalik pembentukan Pansus tersebut,” tangkisnya. (Rizal)