Tajudin HM, SH

 

Visioner Berita Bima-Menjadi Sarjana Pendidikan (S.Pd), jelas membuang biaya puluhan juta rupiah. Nilai itu diperoleh melalui perjuangan keras yang memakan waktu dan tenaga. Bagi si kaya, angka itu mungkin saja terlalu kecil. Tetapi, berbeda dengan kalangan ekonomi menengah ke bawah.

            Cita-cita pemilik predikat S.Pd, lebih dominan menjadi guru, baik di sekolah negeri maupun swasta. Sementara kompetisi untuk menjadi guru, sangatlah ketat, baik berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), honorer maupun sukarela. Maklum, jumlah personil bertitel S.Pd bukanlah sedikit. Sementara menjadi guru, bukan saja sebuah cita-cita. Tetapi, terkesan telah menjadi budaya sejak dulu, khususunya di Bima, kendati berstatus sukarela dengan stigma “datang suka rela-pulangpun sukarela”.

            Ditengah membludaknya fenomena jumlah S.Pd, “berbagai cara untuk menjadi guru di semua sekolah”, pun ditempuh. “Memanfaatkan kedekatan emosional” dan diduga menggunakan pelicin, juga menjadi topik paling trend sejak dulu hingga sekarang. tetapi, setelah menjadi guru sukarela misalnya, upah yang diterima oleh guru justeru tak sepadan tenaga tenaga, pikiran dan waktu yang terbuang.

            Peringatan Hari Guru dalam setiap tahunnya, kerap muncul berbagai rintihan dari guru sukarela, khususnya di Bima. Hal tersebut, lebih kepada upah yang tak sepadang dengan tenaga. Bayangkan saja, khusus guru sukarela yang di SK-kan oleh Kepala Sekolah, hanya menerima upah sebesar Rp50 ribu-Rp100 ribu per tiga pula untuk setiap orangnya. Upa tersebut bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

            Fakta miris ini bukan peristiwa baru di Bima. Tetapi, kenyataan pahit yang dialami oleh guru sukarela tersebut, telah terjadi sejak lama. Berbagai pihak menyebutkan, fakta itu mencerminkan bahwa negara dan organisasi profesi guru, tak pernah hadir untuk merubah rintihan tersebut menjadi senyuman bagi guru sukarela. Angka yang diterima oleh guru sukarela per triwulan tersebut, kerapdiidentikan, lebih kecil dari makan burung piaraan per minggunya.

            Atas fenomena tersebut, salah seorang pemrihati masalah sosial Drs. Amirudin pun bersuara lantang. “Guru adalah manusia paling berjasa dimanapun. Tetapi kendatipun berjasa, negara memberi julukan terhadap mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) pada setiap tahunnya, justeru berdampingan dengan penderitaan guru sukarela itu. Ya, bisa dimaklumi bahwa itu resiko terbesar dari cita-cita mereka. Tetapi, upah secuil itu juga mencerminkan hilangnya nurani negara terhadap keringat guru sukarela. Untuk itu, hati,perasaan, telinga dan mata pemerintah harus terbuka untuk menjawabnya di kemudian hari,” desaknya, Jum’at (25/11/2016).

            Dia kemudian mencibir, maksimalisasi kinerja guru sukarela justeru jauh lebih tinggi dari guru PNS. Itu terjadi di seluruh sekolah, khususnya di Bima. fenomena tersebut, ia mengidentikannya dengan kegidupan penguasa di sejumlah perusahaan dengan buruh. “Jika sekolah tidak sanggup mensepadankan keringat mereka dengan upahnya, maka dari awal tidak harus menerima dan kemudian menerbitkan SK-nya. Guru sukarela itu manusia, Pak. Uang Rp50 ribu-Rp100 ribu yang diterima per triwulan tersebut, justeru jauh lebih rendah nilainya dari biaya makanan burung piaraan dalam setiap minggunya. Sekali lagi, cobalah masuk kedalam denyutan nadi mereka (gurusukarela) itu,” imbuhnya.

            Rintihan guru sukarela tersebut,juga diakui oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, Tajuddin HM, SH. Menurutnya, nasib para pahlawan tanda jasa ini, juga membuat semua orang termasuk pihaknyamengelus dada, Sebab, Insentif yang guru sukarela terima jauh lebih rendah dari upah seorang pembantu. Namun pemerintah tak bisa berbuat banyak karena anggaran di sekolah tidak memungkinkan untuk kesejahteraan mereka.

            “Upah tenaga sukarela memang nilainya relatif kecil. Mereka hanya dibayar sesuai jam mengajar, dengan upah sebesar Rp 50.000 sampai Rp 100.000, tergantung alokasi dana BOS yang diperoleh pihak sekolah. Sementara guru yang bersetatus honor daerah dibayar Rp 300.000 per bulan dan bersumber  dari APBD II,” jelasnya kepada wartawan usai memperingati hari HGN ke 71 tahun 2016, Jum’at (25/11/2016).

            Diakuinya, pihaknya sudah berupaya untuk memberdayakan para guru yang ada di sekolah agar bisa menandapatkan penghasilan tambahan. Yakni, dengan mengusulkan insentif dan tunjangan kualifikasi pendidikan ke pemerintah pusat. Upaya tersebut, juga melalui kebijakan Bupati Bima yang menetapkan tambahan penghasilan bagi guru sukarela sebesar Rp150.000 per bulan. Tetapi, upaya tersebut, hasilnya masih tidak sebanding dengan jumlah yang diusulkan pihaknya. Dalihnya, lebih kepada keterbatasan anggaran.

            “Tahun ini, pemerintah pusat hanya mengakomodir sebanyak 207 guru non PNS. Mereka mendapat insentif Rp 3,5 juta per orang. Hal itu, dibayaar setahun sekali. Sedangkan kesiapan dari pemerintah daerah sebanyak 779 orang, dengan honor Rp 150 per orang dalam setiap bulan,” terangnya.

            Kesejahteraan guru yang ditetapkan oleh pemerintah jelasnya, sangat miris dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Bima. Sebab, jumlah guru non PNS di Kabupaten Bima mencapai 9.000 lebih orang. Dari jumlah itu, terdapat 1.300 guru berstatus Honorer Daerah (Honda), sementara ribuan lainya berstatus tenaga sukarela. Kebanyakan diantara mereka, adalah yang bertugas di daerah terpencil tanpa insentif tambahan.

            Pun diakuinya, mereka telah mengabdi secara sukarela selama belasan tahun. Bahkan ada yang mengabdi hingga puluhan tahun alias hampir mendekati batas usia pensiun seperti PNS-meski hanya digaji dengan upah yang sangat minim. Kendati demikian, mereka tetap memilih bertahan sebagai tenaga pendidik meski impian untuk menjadi PNS sangat sulit untuk diperoleh.

            “Tidak hanya tertuju menjadi PNS dan mengabdi untuk mencari pengalaman, mereka juga termotifasi menjadi guru karena panggilan nurani untuk mengamalkan ilmu pengatahuan yang mereka dapat. Bahkan mereka sudah membuat komitmen untuk tidak menuntut gaji,” katanya.

            Kendati demikian, Ia berjanji akan tetap memperjuangkan nasib guru agar bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Untuk itu, Tajuidin berharap agar mereka tetap bersabar dan terus berusaha menjadi yang terbaik. “Saya minta guru agar bersabar dulu, tetaplah jadi teladan bagi anak didik. Tahun depan saya akan usulkan lagi ke Pemerintah pusat dan daerah,” janjinya. (Rizal/Must)