Edy Muchlis, S.Sos (Diwawancara Wartawan) dan Kantor Bagian Keuangan Yang Disegel

Visioner Berita Kabupaten Bima-Ini kisah nyata dan kemungkinan besar merupakan peristiwa perdana yang terjadi di Bima bahkan Indonesia. Pada Rabu (6/11/2019) sekitar pukul 10.35 Wita, Ketua Fraksi Nasdem sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muchlis S. Sos menyegel kantor Bagian Keuangan DPRD setempat.  

Kisah ini pun praktis menjadi trending topik di pelatara Media Sosial (Medsos) di Bima dan bahkandi dunia nyata. Berbagai aggapan pun menyeruak atas masalah yang satu ini. Tentang apa yang memicu Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bima menyegel kantor Bagian Keuangan setempat, pun kini terjawab.

Edy Muchlis yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima ini, membenarkan aksi penyegelan kantor Bagian Keuangan tersebut. Katanya, aksi penyegelan oleh Fraksi Partai Nasdem tersebut karena ada persoalan yang pengelolaan keuangan dan managemen yang belum jelas. “Ya benar, Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Bima melakukan penyegelan kantor Bagian keuangan setempat. Sebab, jalur komunikasi yang baik sangat tertutup sekali,” sahut Edy melalui saluran selulernya, Rabu (6/11/2019).

Karena jalur komunikasi yang baik sangat tertutup sekali ujarnya, maka langkah penyegelan kantor Bagian Keuangan tersebut merupakan cara yang baik. “Publik silahkan saja menilai bahwa apa yang kami lakukan ini merupakan sesuatu yang tidak elok. Tetapi, mereka tidak tahu seperti apa tahapan yang saya lakukan,” sahutnya.

Apa hal paling esensial sehingga melakukan aksi penyegelan kantor Bagian keuangan tersebut?. Edy mengaku lebih kepada soal pengelolaan administrasi dan managemen keuangan. “Ini hanya persoalan Perjalanan Dinas saja,” terangnya.

Berapa nominal Perjalanan Dinas yang dimaksudkan?, Edy mengaku belum bisa berandai-andai. Alasanya, karena ia belum melihat data gelondonganya. “Saya kira ini hak semua teman-teman yang saya terjemahkan,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan sebarapa banyak anggota Dewan yang belum dituntaskan haknya oleh pihak sekwan setempat, Edy menjelaskan bukan soal hak-hal. Tetapi, yang ia persoalankan lebih kepada masalah transparansi. “Yang  saya amati selama ini, anggaran-angaran Perjalanan Dinas tersebut lebih didominasi oleh unsur Pimpinan dan oknum-oknum tertentu yang diduga disenangi oleh pengambil kebijakan di gedung Dewan ini,” katanya lagi.   

Ditanya lagi apakah aksi penyegelan kantor tersebut berkorelasi dengan masalah kelembagaan Dewan atau bersifat personality, Edy menjawab lebih kepada masalah pengelolaan kelembagaan. “Ada ulah dan cara oknum-oknum di dalamnya. Karena, lembaga itu di dalamnya ada personality (orang) yag menggerakan managemen,” sebutnya.

Soal Perjalanan Dinas yang didominasi oleh unsur Pimpinan Dewan tersebut, Edy mengaku bahwa anggota-anggota yang lainya justeru dinilainya di anak tirikan. “Saya kira seperti itu, makanya butuh transparansi. Jangan soal keuangan di Lembaga Dewan seperti ini, maka pengelolaan managemen keuangan di bagian  yang terkecil sekalipun itu harus ada keterbukaan. Soal uang Perjalanan Dinas itu sudah diatur, berapa kali anggota Dewan per tahunnya. Namun yang saya lihat angaran yang dianggarkan oleh Pemerintah ini hanya lebih didominasi oleh unsur Pimpinan Dewan. Mereka ke kluar kota itu ada dasar kepentingan apa. Kalau ada kepentingan Dinas maka Unsur Pimpinan Dewan itu harus melakukan rapat-rapat dengan unsur yang ada di dalamnya. Harus memberikan informasi bahwa Unsur Pimpinan Dewan ke luar kota ada agenda ini dan itu harus diperjelas, bukan justeru ke luar kota tanpa arah semau gue mereka,” ucapnya.

Yang melakukan aksi penyegelan kantor Bagian Keuangan tersebut, diakuinya tiak melibatkan Fraksi lainya di gedung Legislatif. Sebab, hanya Fraksi Partai Nasdem yang keberatan terhadap persoalan ini. “Aksi penyegelan ini, ya merupakan yang pertama kali terjadi. Tentang sampai kapan aksi penyegelan ini akan berakhir, saya kira tergantung komunikasi yang dibangun menyangkut penjelasan-penjelasan menyangkut substansi yang saya jelaskan tadi,” imbuhnya.

Lagi-lagi Edy Muchlis tidak menjelaskan tentang nominal haknya yang belum dituntaskan oleh Sekwan DPRD Kabupaten Bima. Naun, rekasi yang dilakukan pihaknya lebih kepada adanya persoalan yang dinilainya kontradiktif dengan masalah keterbukaan.-transparansi. “Ini juga ada kaitanya dengan soal diskriminasi. Karena, ini menyangkut azas keadilan. Karena, pada proses pembinaan menjelaskan bahwa seluruh anggota Dewan memiliki hal yang sama. Makanya saya kritisi, kalau Pimpinan Dewan ke luar Kota harus ada informasi yang diberitahukan kepada anggota. Begitu pula dengan hasil yang dibawa pulang oleh Pimpinan harus dikomunikasikan dengan anggota. Sebab, mereka adalah representasi lembaga. Mereka pergi tanpa pesan, lalu pulangpun tanpa pesan,” kata Edy.

Lembaga Dewan tegasnya, bukan merupakan milik Pimpinan Dewan. Namun menurutnya, Pimpinan Dewan diakuinya hanya sebuah exofficio Lembaga. Namun di dalamnya ada anggota Dewan yang justeru bersumber dari beberapa Partai Politik.

“Tahapan negosiasi-komunikasi sebelum menyegel kantor Bagian Keungan Dewan, saya kira itu sudah beberapa kali dilewati. Saya melakukan komunikasi, biasalah kita komunikasi intens dengan pengambil kebijakan, dengan beberapa teman, beberapa personil unsur keuangan dan kemudian dengan Sekwan yang berkaitan dengan itu. Hanya saja, apa yang disampaikanya ke saya sangat tidak masuk akal. Kemudian, saya kira masih ada hal-hal yang terkesan ditutup-tutupi. Maka untuk membuka ruang keterbukaan dan transparansi itu, saya kira harus dengan cara seperti ini. Karena, saya kira yang lainya bukan tidak bisa melakukan hal yang sama. Namun, saya melihat ada keengganan, bukan mereka antipati atau ambivalent. Saya ingin membuang rasa keengganan itu demi membuka ruang keterbukaan yang baik. Karena, DPRD ini merupakan instrumen penyelenggara Pemerintah Daerah. Tujuanya, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih,” tutur Edy.

Sampai kapan aksi penyegelan tersebut akan berakhir dan apakah apa yang dilakukanya sarat dengan sensasional?. “Tak ada istilah sensasional. Saya ini belasan tahun di dunia pergerakan. Aksi penyegelan tersebut bukan sensasi, dan Anda tahu sendiri bahwa saya ini melakukan aksi-aksi di lapangan. Pun ini merupakan bagi terkecil dari sederet pergerakan yang saya bangun. Menurut saya, ini yang paling elok ketika keterbukaan dan transparansi itu tidak diwujudkan,” pungkas Edy.

Secara terpisah, sekretaris Sekwan DPRD Kabupaten Bima Drs. Ishaka yang dimintai komentarnya justeru membantah semua tudingan Edy Muchlis. “Tudingan itu tidak benar adanya. Sesungguhnya tidak ada masalah. Fraksi Partai Nasdem ini kan minta Perjalanan Dinas ke Jakarta, dan kita komunikasikan dengan Pak Yasin sebagai Undur Pimpinan Dewan. Karena mengingat ini akhir tahun anggaran, anggaran sudah terbatas dan memang sudah tak ada lagi. Sementara posisi anggaran terakhir ini, masih tersisa Rp13 juga, jadi sudah tak ada,” sahutnya, Rabu (6/11/2019).

Ishaka kemudian menegaskan, hanya itu letak permasalahnya. “Tidak ada masalah apa-apa. Soal katanya tidak ada transparansi soal Perjalanan Dinas, sesungguhnya itu tidak benar. Selama ini kan Perjalanan Dinas juga. Tugas Sekwan ini ini kan hanya memfasilitas kebutuhan Pimpinan dan Anggota Dewan. Untuk keluar-masuknya anggota Dewan ini kan tergantung unsur Pimpinan. Sementara tugas saya selaku Sekwan adalah menindaklanjuti disposisi Pimpinan Dewan. Pimpinan Dewan juga kan melihat kondisi keuanganj Dewan, kan begitu. Jadi,Sekwan ini bukan eksekutor. Sekali lagi, selama ini mereka tetap melakukan Perjalanan Dinas ke luar Kota kok. Sementara solusi penyelesaian masalahn yang terjadi, nanti Insya Allah akan kita bicarakan dengan Pak Edy Muchlis,” pungkas Ishaka. (TIM VISIONER)