Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa

Isi Berita Soal Pacuan Kuda Dituding Karangan Bebas Oknum Media “Itu”

Visioner Berita Kota Bima-Peran media massa baik cetak maupun online, terkadang ditemukan dan dirasakan tentang ketidak benarannya. Misalnya, apa yang dinyatakan oleh sumber berita namun justeru berbeda dengan isi berita. Hal itu, dirasakan langsung oleh Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa.

“Saya menjadi korban berita Hoax di salah satu media online di Bima. Hasil wawancara dengan saya, justeru berbeda dengan isi beritanya. Oleh karenanya, seluruh isi berita yang berkaitan dengan saya tersebut adalah karangan bebas oknum di salah satu media online itu sendiri,” timpal Sekda Kota Bima kepada Visioner, Selasa (1/5/2018).

Dalam pemberitaan salah satu media online tersebut, menuliskan tertulis bahwa pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pacuan kuda yang di selenggarakan oleh Pekan Olah Raga Pacuan Kuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Cabang Bima yang sedianya dilaksanakan pada Mei 2018 akan ditunda pada akhir pelaksanaan Pilkada setempat periode 2018-2023. Dan dalam berita itu pula, Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin menyatakan bahwa event pacuan kuda dimaksud akan dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada.

“Demi Allah, saya tidak pernah menyatakan seperti itu, pun demikian halnya dengan Walikota Bima. Akibat berita Hoax itu, saya dicerca oleh peserta pacuan kuda dan Pengurus Pordasi Kota Bima yang saat ini sedang melakukan pengukuran jelang pacuan kuda dilaksanakan di lapangan Sambina’e Kota Bima. Jujur, kami jadi korban cercaan banyak orang akuibat berita Hoax itu,” keluh Sekda Kota Bima yang baru dilantik secara definitif ini.

Guna mengklarifikasi sekaligus memulihkan nama baiknya terjkait berita Hoax yang sudah beredar di publik hingga meresahkan pihak Pordasi dan peserta loma pacuan kuda, ia mengaku berupaya menenelephone dan SMS oknum media dimaksud. “Namun, Handphone (HP) yang bersangkutan selalu tidak aktif. Berkali-kali saya menghubungi yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kembali berita tersebut, namun sampai saat ini belum juga dijawab,” beber Muhtar.

Sebelum berita Hoax itu beredar luas, oknum media tersebut pernah menanyakan kepadanya terkait apakah anggaran bagi pelaksanaan pacuan kuda ada di KONI atau sebaliknya. “Saya menegaskan, anggaran pacuan kuda bukan di KONI, tetapi ada di Pos Pordasi. Dia juga bertanya ke saya, apakah anggaran tersebut sudah dicairkan atau belum. Saya pun menjawabnya, anggaran tersebut belum dicairkan karena belum diteken oleh Pak Walikota. Pak Walikota belum meneken anggaran tersebut, karena sudah berangkat Umroh ke Tanah Suci Mekkah. Sekembalinya dari Umroh beberapa waktu lalu, kini pak Walikota Bima sudah berangkat ke Jakarta dalam rangka menandatangani sebuah piagam penghargaan dari salah satu Kementerian,” ungkap Sekda.

Mendapat jawaban yang demikian, Sekda kemudian membeberkan terkait permintaan oknum salah satu media online itu. “Begini Abang, jangan dulu memberikan izin soal pacuan kuda karena mengingat pelaksanaan Pilkada dan lainnya,” ungkap Muhtar menirukan pernyataan oknum media dimaksud.

Atas permintaan oknum media itu, Sekda kembali mengeaskan bahwa soal izin pelaksanaan pacuan kuda bukan kewenangan pihaknya. Melainkan, soal izin adalah kewenangan aparat Kepolisian. “Tetapi dia kembali meminta kalau pelaksanaan pacuan kuda dilaksanakan setelah Pilkada saja, itu kata dia-bukan pernyataan saya. Pun saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa pelaksanaan pacuan kuda ditunda dan kemudian dilaksanakan setelah Pilkada, kecuali itu adalah pernyataan oknum media online itu sendiri. Sekali lagi, tidak ada sedikitpun kewenangan kami untuk menunda pelaksanaan pacuan kuda,” timpal Muhtar.

Perbincangan soal itu dengan oknum media online dimaksud, diakuinya berlangsung lumayan lama. “Dia juga mendesak saya untuk tidak mengeluarkan izin bagi pelaksanaan pacuan kuda itu. Namun, saya tetap tegaskan, itu bukan kewenangan kami. Selanjutnya, dia bertanya bagaimana dengan anggaran pelaksanaan pacuan kuda, saya menjawabnya bahwa anggaran tersebut belum dicairkan karena MoUnya belum diteken oleh Pak Walikota. Sejak berangkat Umroh sampai dengan hari ini, Pak Walikota Bima belum masuk kantor, dan sekarang beliau sedang berada di Jakarta. Hanya itu saja yang saya sampaikan kepada oknum media online itu,” tandas Muhtar.

Namun isi pemberitaan dengan apa yang dikomentarinya, justeru tak berbanding lurus. Akibatnya, Muhtar mengakui diserang oleh banyak orang baik oleh pihak Pordasi Cabang Bima maupun oleh peserta pacuan kuda.

“Isi pemberitaan tersebut adalah sama dengan mengadu domba saya dengan pihak Pordasi, peserta pacuan kuda, dan sampai hari ini saya sangat malu. Padahal event pacuan kuda yang bersifat melestarikan budaya Bima, selalu diback up oleh Pemerintah. Namun setelah berita Hoax itu keluar, saya justeru dianggap macam-macam oleh banyak orang. Untuk meminta pertanggungjawaban agar berita tersebut diklarifikasim, saya berkali-kali menghubungi yang bersangkutan. Namun, sampai hari ini Hpnya tidak aktif,” keluhnya lagi.

Secara terpisah, Kapolres Bima Kota AKBP Ida Bagus Winarta, SIK yag dimintai komentarnya menyatakan, pihaknya belum mengeluarkan izin terkait pelaksanaan event pacuan kuda dimaksud. Namun, dia mengaku tidak pernah menyatakan tidak akan mengeluarkan izin bagi pelaksanaan pacuan kuda itu, tetapi dimintanya agar pihak Pordasi segera melengkapi administrasinya. “Ada beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin keramaian kepada kami, namun tidak kami berikan karena pertimbangan keamanan situasi Pilkada Kota Bima yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.

Tahun Anggaran 2018 ini, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Cabang Kota Bima dibawa kendali Fery Sofian,SH (Mantan Ketua DPRD Kota Bima) mendapatkan suntikan dana hibah dari Pemerintah Kota Bima sebanyak Rp.500Juta. Kontrak hibah itu belum ditandatangani oleh Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin mengingat tahun 2018 ini baru berjalan empat bulan. Belum lagi, keterbatasan anggaran di lingkup Pemkot Bima di awal tahun, yang berimbas belum seluruhnya kegiatan pemerintahan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan sesuai rencana, termasuk rencana pordasi Kota Bima yang hendak mengadakan kegiatan pacuan kuda di Desa Panda, akan ditunda setelah Pilkada Kota Bima berlangsung 27 Juni 2018 mendatang,” sahutnya melalui selulernya, Selasa (1/5/2018).

Lho, pacuan kuda merupakan pelestarian budaya dan selama ini tidak pernah menimbulkan kerawanan sosial apalagi mengarah kepada terjadinya anakisme?. “Jika demikian, maka kami minta kepada pihak Pordasi Kota Bima untuk segera melengkapi administrasi untuk kami pertimbangkan apakah izin pelaksanaan pacuan kuda akan diterbitkan atau tidaknya. Sekali lagi, kami belum menyatakan bahwa izin pelaksanaan pacuan kuda dimaksud tidak bisa dikeluarkan,” tegas Kapolres yang telah membuktikan sejumlah keberhasilan terkait pengungkapan kasus-kasus besar termasuk salah satunya soal Narkoba ini.

Secara terpisah, Wakil ketua Pordasi Kota Bima, Sudirman Junaidin, SH yang dimintai komentarnya menyatakan apresiasi dan terimakasih kepada Walikota Bima, HM. Qurais yang telah menganggarkan Rp500 juta bagi pelaksanaan pacuan kuda Kota Bima tahun 2018.

“itu mencerminkan bahwa Walikota Bima peduli terhadap pelastian budaya tradisional Bima dimana pacuan kuda merupakan salah satunya. Anggaran yang disiapkan oleh HM. Qurais untuk pacuan kuda tersebut, merupakan kado terakhirnya dimana masa jabatan beliau akan berakhir pada Juni 2018. Oleh karenanya, selain bangga-kami juga apresiatif dan berterimakasih besar kepada HM. Qurais H. Abidin. Pun dengan dianggarkannya Rp500 juta ini, mencerminkan bahwa Walikota kita ini mendukung evet pacuan kuda ini,” paparnya, Selasa (1/5/2018).

Pacuan kuda Kota Bima yang akan dilaksanakan tahun 2018 tegasnya, tetap berjalan sebagaimana mestinya alias sesuai dengan yang terjadwalkan. Saat ini, proses pendaftaran hingga pengukuran masih berlangsung.

“Sementara terkait pemberitaan soal Sekda yang konon menurut berita itu menyatakan bahwa pacuan kuda akan ditunda sementara dan kemudian dilaksanakan setelah Pilkada, itu tidak benar. Buktinya, kami sudah konfirmasi langsung dengan Pak Sekda, yang bersangkutan menyimpulkan bahwa isi berita itu adalah Hoax.l terkait MoU masalah pacuan kuda yang belum ditandatangani oleh Walikota, dalam waktu dekat kami juga akan berkoordinasi dengan Walikota Bima. Namun, pada prinsipnya Walikota Bima sangat mendukung event budaya leluhur Bima ini (pacuan kuda),” sebutnya.

Pacuan kuda merupakan budaya tradisional leluhurnya masyarakat Bima. Kekhawatiran terkait gangguan keamanan terkait pelaksanaan pacuan kuda, Dirman berharap agar ditiadakan. Masalahnya, selama event pacuan kuda dilaksanakan di Bima bahkan di manapun di indonesia, tidak pernah tercipta gangguan keamanan seperti anakisme dan lainnya.

“Jangan mempolitisir pacuan kuda ke ranah Pilkada. Feri Sofiyan, SH sekaligus Ketua Pordasi Cabang Kota memang maju sebagai Calon Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 berpasangan dengan H. Muhammad Lutfi, SE (Lutfi-Feri). Namun, tidak ada kaitannya dengan kegiatan pacuan kuda. Feri menjabat sebagai Ketua Pordasi sudah berlangsung selama tiga tahun, maka selama itu pula tidak ada gangguan keamanan terkait pacuan kuda. Sekali lagi, kami ingatkan agar pihak manapun tidak mempolitisasi pesta rakyat melalui pacuan kuda dengan soal Pilkada,” imbuh duta Partai Gerinda yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima ini.

Pada saat dimulainya pelaksanaan pacuan Kota Bima tahun 2018, Dirman menjelaskan bahwa pihaknya akan mengfundang Walikota Bima secarav resmi untuk membukanya. Dan pada saat itu pula, pihaknya akan melakukan simulasi yang melibatkan seluruh peserta pacduan kuda untuk menyerukan Pilkada damai dan menolak berita Hoax sebagaimana tentangh giat dilaksanakan oleh Kapolri. “Kami akan undag Walikota Bima untuk membuka secara resmi kegiatan pacuan kuda tersebut, dan pada saat itu pula akan dilakukan simulasi menyerukan Pilkada dami serta menolajk berita Hoax,” pungkasnya. (TIM VISIONER)