Moment Rakor Walikota Bima Dengan Warga Dara

Visioner Berita Kota Bima-Penguasaan kawasan Amahami Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima oleh sejumlah oknum hingga lahir sertifikat atas nama perorangan pada lahan tersebut merupakan milik negara sempat digugat secara perdata oleh warga Kelurahan Dara ke Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Mataram-NTB. Hanya saja, gugatan masyarakat tersebut tak dapat diterima. Alasanya, warga tak memiliki legal standing untuk menggugat hal itu.

Kendati demikian, perjuangan warga Dara agar lahan tersebut dikembalikan kepada negara karena dugaan terbitnya sertifikat atas nama perorangan sarat dengan pelanggaran hingga kini masih berlangsung. Masih soal itu, usai menerima putusan PTUN Mataram NTB warga Dara kembali menggedor gedung DPRD Kota Bima.  Tuntutanya sama, yakni lahan tersebut harus dikembalikan kepada negara.

Masalah yang satu ini, juga diangkat dalam beberapa kali rapat koordinasi (Rakor) FKPD Kota Bima yang juga melibatkan DPRD setempat. Rapat yang melibatkan Walikota-Wakil Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE-Feri Sofiyah, SH yang pertama dilakukan di Makodim 1608/Bima dan selanjutnya di ruang rapat utama Walikota Bima. Hasilnya, FKPD mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dewan agar lahir sebuah rekomendasi dalam upaya memastikan sikap untuk menindaklanjutinya.

Singkatnya, Pansus Dewan pun terbentuk. Pansus saat itu diketuai oleh anggota Dewan dari PKS, H. Armansyah, SE. Kerjas Pansus dalam kaitan itu, pun membuahkan hasil. Hasil koordinasi pansus baik dengan pihak Bappeda Provinsi NTB maupun Dinas Kelautan Perikanan NTB memastikan bahwa semua aktivitas di kawasan Amahami tak terkecuali penguasaan lahan negara tersebut adalah ilegal.

Ketegasan yang sama juga diperoleh Pansus melalui Rakor bersama Kementerian Kelautan Perikanan RI di Jakarta. Lagi-lagi dalam kasus ini, Pansus mengaku telah memintai keterangan kepada pemilik sertifikat dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima. Dalam catatan Pansus Dewan, sedikitnya belasan sertifikat atas nama perorangan yang diterbitkan secara sporadic di atas lahan milik negara di kawasan Amahami itu.

Singkatnya, September 2019 Pansus mengeluarkan hasil keputusan dan kemudian merekomendasikan kasus tersebut kepada Walikota-Wakil Walikota Bima. Selanjutnya, langkah-langkah penuntasan soal kawasan Amahami diserahkan secara sepenuhnya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. “Hasil keputusan Pansus Dewan terkait kawasan Amahami telah diserahkan secara resmi kepada Walikota-Wakil Walikota Bima. Selanjutnya silahkan tanyakan langkah selanjutnya ke sana, sebab kerja Pansus soal itu sudah selesai,” tegas Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, SE kepada sejumlah awak media belum lama ini.

Lepas dari itu, masalah yang satu ini ternyata soal Surat Kuasa Khusus (SKK) belum diserahkan kepada pihak Kejaksaan setempat selaku JPN setelah menandatangani MoU secara resmi bersama Pemkot Bima beberapa bulan silam. Bahkan beredar kabar, hasil keputusan Pansus Dewan dalam kaitan itu diduga “nginap beberapa lama” di laci meja Kabag Hukum Setda Kota Bima alias tak diserahkan secara segera kepada Walikota maupun Wakil walikota Bima.

Hal tersebut, spontan saja membuat warga Kelurahan Dara kembali gerah. Senin (11/11/2019) sejumlah Tokoh warga Dara dibawah kendali Herman S.Pd, M.Pd mendatangi Pemkot Bima. Tujuanya, lebih kepada memastikan langkah Walikota-Wakil Walikota Bima dalam menuntaskan kasus penguasan lahan negara di kawasan Amahami oleh sejumlah oknum. Bukan itu saja, warga Kelurahan Dara mendesak agar segera menggugat sejumlah oknum sebagai penguasa lahan tersebut ke meja hukum agar kawasan Amahami dikembalikan kepada negara.

Pada moment Rakor itu pula, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menegaskan bahwa desakan warga dara tersebut akan tetap ditindaklanjuti. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihaknya selain segera membuat Perda RTRW, juga akan melakukan class action dan menggugat secara hukum di Pengadilan negeri Raba-Bima. “Pertama-tama saya memohon maaf yang sebenar-benarnya. Karena, beberapa kali pertemuan sempat saya tundak. Persoalan kasus ini, saya baru dengar dari Pansus. Namun secara data dan berita belum saya terima. Apapun keputusan itu, tentu saja akan berupa rekomendasi dan selanjutnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum,” tegas Walikota Bima.

Walikota Bima kemudian menyatakan, dalam kasus ini aparat penegak hukum tentu saja akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait. Sementara Pemkot Bima, hanya memfasilitasi dalam penyelesaian masalah tersebut. Namun yang pasti, pemkot Bima akan menyelamatkan tanah negara. “Jika ditinjau kembali dan fakta bahwa tanah tersebut adalah laut maka sertifikat atas nama perorangan yang diterbitkan itu akan batal, dan pihak BPN Kota Bima harus bertanggungjawab,” imbuhnya.

Masih dalam kasus ini, Walikota Bima menyatakan bahwa pihak Kejaksaan akan ditunjuk sebagai Pengacara Negara. “Kehadiran warga Dara pada moment ini bagi saya merupakan dukung moril kepada Pemkot Bima. Pada prinsipnya, tanah negara akan kembali kepada negara. Jika diantara tanah tersebut adalah tambak, maka kita harus terima dan dia berhak memiliki. Seluruh pihak akan dipanggil dan akan diproses dalam persidangan. Dalam kasus ini, saya minta kepada warga Dara agar memberikan dukungan kepada Pemkot Biam bahwa lahan ini adalah laut, dan dilengkapi dengan tandatangan dari seluruh warga Kelurahan Dara sebagai saksi bahwa lahan tersebut adalah kawasan laut.

Pada moment tersebut, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH menegaskan bahwa masalah kawasan Amahami tersebut cukup panjang dan hingga saat ini belum juga tuntaskan secara hukum. Sementara rekomendasi dari Pansus ini diakuinya hanya untuk Eksekutif untuk mencari lengkah selanjutnya, bukan solusi hukum. “Sementara sertifikat atas perorangan yang muncul di sana, tentu saja dapat digugurkan oleh pihak penegak hukum melalui lembaga Pengadilan,” tegas Feri.

Dan pada moment itu pula, Sekda Kota Bima Drs. H. Muhtar Landa, MH hanya menyampaikan ucapan terimakasih atas kehaditan warga Dara. Sementara itu, salah seorang Tokoh Kelurahan Dara yakni Herman M.Pd mengungkap bahwa sejak lima tahun lalu pihaknya sudah memantau wilayah Amahami yang dikuasai oleh pihak swasta.

“Kami berjuang dengan tekad untuk kepentingan warga. Lahan tersebut adalah laut, bukan tanah atau tambak. Sejak Walikota Bima yang lalu, kami sudah melakukan aksi protes. Dan saya sering dihadang, namun saya tidak mundur untuk kepentingan daerah saya. Pihak swasta di sana juga sudah memikliki sertifikat, dan kami sudah melakukan protes kepada pihak BPN Kota Bima. Kami menanyakan kenapa lahan atau areal laut bisa dimiliki oleh perorangan. Kami menganggap BPN bermain dengan sejumlah oknum terkait kasus ini. Sengketa ini sudah sampai ke PTUN, hasil putusanya adalah warga Kelurahan Dara tidak berhak atas protes terhadap lahan tersebut dengan dalil tidak memiliki legal standing,” ungkapnya.  

Herman juga membeberkan sejumlah oknum pemilik sertifikat di kawasan Amahami tersebut.  Diantaranya EA, AH (Toko Antara), AM, sementara Baba S dan Surya Motor hanya menimbun, Baba S alias TR (pemilik gudang di sebelah barat terminal Dara), KML, ILH, IR dan sejumlah nama lainya. “Ada 15 sertifikat atas nama perorangan sebagai pemilik lahan di kawasan itu, dan sudah kami pegang. Sebahagian lainya hanya memiliki SPPT. Oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bima yakni Ramli, SH warga asal Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima juga menguasai lahan di kawasan Amahami. Semenetara yang di blok 70 juga itu adalah lahan milik Pemkot Bima yang kini dicoba dikuasai oleh oknum,” beber Herman. (TIM VISIONER)