Wakil Ketua DPR NTB, Drs. H. Abdul Hafid

Pemprov NTB Dituding Abai Terhadap Strategi Pemulihan Hutan

Visioner Berita Kabupaten Bima-Namanya cukup populer di mata publik. Ia adalah politisi kawakan di Partai Golkar. Lebih dari satu periode ia berada di kursi DPRD Provinsi NTB. Pun ia tercatat sebagai salah satu Tokoh ternama-terpandang di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dialah Drs. H. Abdul Hafid, dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB. 

Pada pertemuan singkat dengan Visioer di Mutmainah Hotel pada Jum’at (14/2/2020), Politisi yang dinilai jujur, santun, tanpa sekat dengan berbagai kalangan, memiliki jiwa organisaotris, supel, komunikatif dan dikenal kaya akan kesolehan sosial ini menyatakan bahwa hatinya sangat teriris ketika menyaksikan gundulnya hutan seluas ribuan hektar di hampir seluruh Desa di Kecamatan Parado.

“Demi Allah, saya sebagai warga kelahiran Parado merasa teriris ketika menyaksikan parahnya kerusakan hutan di Kecamatan Parado. Bukankan kondisi itu sengaja dibiarkan sehingga manusia dengan bebasnya bertindak serakah menggundulkan hutan tutupan negara di Parado?,” tanyan dengan nada serius dengan mata yang berkaca-kaca. 

Peristiwa gundulnya hutan tutupan negara di Parado, merupakan salah satu rangkaian penting pada kegiatan Reses yang sedang dilaksanakanya. Gundulnya hutan di wilayah Parado, ditudingnya diperparah oleh peralihan kewenangan soal kehutanan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Yang tak kalah fatalnya, Pemprov NTB dituding abai terhadap strategi penanganan dan pemulihan terhadap kawasan hutan gundul di Paradi kgususnya, dan umumnya di Kabupaten Bima.

“Intensitas penghijauan yang digagas oleh Pemrov NTB di kawasan hutan gundul di Parado, hingga kini masih menjadi pertanyaan besar. Dan bahkan hal itu, nyaris tak pernah terlihat. Pemprov NTB harus bertanggungjawab atas gundulnya kawasan hutan di Parado khususnya, dan umumnya di Kabupaten Bima. Sebab, kerusakan hutan yang teramat parah terjadi setelah peralihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi,” timpalnya.

Sebagai warga kelahiran Kecamatan Parado yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD NTB, ia mengaku pernah menggelar rapat koordinasi dengan leading sektor terkait. Rapat koordinasi yang diakuinya berlangsung beberapa waktu lalu di gedung DPRD NTB itu, Hafid mengaku pernah marah-marah. Kemarahanya pada moment tersebut, dipicu oleh rasa miris atas gundulnya kawasan hutan atas ulah manusia tak bertanggungjawab.

“Setelah beralihnya kewenangan, aparat Jagawana yang ditugaskan untuk bertanggungjawab soal hutan di sana jumlahnya sangatlah sedikit. Hal itu tidak sepadan dengan jumlah oknum perambah hutan. Selain itu,proses penagakan hukum atas gundulnya hutan di sana juga menjadi pertanyaan besar. Yang tak kalah mirisnya, setelah erpalihan kewenangan yang berimbaskan kepada kian parahnya tingkat penggundulan hutan adalah kesan hilangnya tanggungjawab pada sesi pemulihan terhadap kawasan hutan gundul itu sendiri,” tegasnya.

Berangkat dari rangkaian kelemahan mendasar tersebut, Hafid mendesak Pemprov NTB untuk segera bangun dari tidur panjangnya. Maksudnya, konsentrasi pemulihan hutan lewat program penghijauan merupakan hal paling mutlak untuk diwujudkan. “Segera pulihkan kawasan hutan gundul jika tak ingin Allah menurunkan bala bencana yang lebih besar hingga pada akhirnya ratusan dan bahkan jutaan orang yang menjadi korbanya. Demi Allah, hal itu yang saya khawatirkan. Bencana banjir bandang misalnya, bukan hanya menyengsarakan pelaku pembabat hutan. Tetapi, hal itu juga menghantam manusia yang tak berdosa. Sekali lagi, upaya penghijauan itu harus segera dilakukan secara terus menerus,” desaknya.

Ia kemudian berkisah, sederetan Tokoh ternama di Parado mulai dari Politisi hingga ke Pejabat Negara mengenyam dunia pendidikan mulai dari SD hingga bergelar Doktor (Dr)-di masa itu bukan karena hasil tanaman jagung. Tetapi dominan dari nhasil kemiri, kedelai dan padi. Namun, tanaman itu kini diakuinya sudah tak ada laghi.

“Ribuan hektar lkahan kemiri di kawasan hutan tutupan negara telah menjadi limbah tak berguna akibat ulah manusia yang tak sdar akan dampak negatif yang ditimbulkanya. Dulu sebelum musim panen padi dan kedelai, kita hidup dan sekolah dari hasil kemiri. Kini kemiri sudah nyaris tak ada karena dibabat secara tak bertanggungjawab, lahanya diganti dengan namaman jagu. Dulu di Parado terkenal dengan duren, nanas dan lainya. Kini semuanya hancur karena ulah tangan-tangan tak bertanggungjawab,” tandasnya.

Sejak dulu hingga beberapa tahun silam, Parado dikenal sebagai icon lestarinya Kabupaten Bima bagian selatan karena kawasan hutanya masih terjaga. Namun dalam beberapa tahun terakhirnya alias setelah beralihnya kewenangan soal kehutanan, yang tersisa hanyalah pemandangan yang menyayat hati siapapun.

“Aksi pembabatan hutan secara tak bertanggungjawab dengan kesan pembiaran, juga terjadi hingga ke sumber mata air di Parado. Dam Pela Parado yang dulu dikenal asri karena hutanya masih terjaga-terpelihara, kini hanya menyisakan pemandangan gersang. Dan debit air di DAM itu pula, kini terlihat sangat memprihatinkan. Saya kira, semua mata siap menjadi saksi dan menyatakan miris atas kondisi dimaksud,” ungkapnya.

Hafid percaya, keterlibatan warga asli Parado dalam aksi perambahan hutan di sana sangatlah sedikit alias bisa dihitung dengan jari. Namun dugaan yang berperam penting dalam kaitan itu adalah oknumwarga dari luar yang ditambah lagi oleh adanya peran oknum mafia kayu. Fenomena yang satu ini, diduganya terjadi secara terus menerus hingga ribuan hektar kawasan hutan tutupan negara di Parado habis dibabat. Sementara yang tersisa, porsentasenya sangatlah sedikit, ada apa ini,” tanyanya lagi.

Sikap tegas aparat TNI-Polri di dalam menangkap pelaku di Parado, merupakan langlah yang sangat tepat guna menyelamatkan kawasan hutan yang terisa. Tindakan tegas tersebut, juga harus diapresiasi karena sifatnya sangat mulia guna menyelamatkan masyarakat dan daerah dari serangan bencana banjir bandang.

“Dalam kaitan itu, saya atas nama warga Parado menyampaikan apresiasi, terimakasih serta rasa bangga kepada Kepala BPNP Letjend TNI Doni Monardo  yang telah menyempatkan diri datang ke Parado dan menegaskan agar TNI segera menyikapi secara tegas para pelaku perambah hutan di sana. Ucapajn yang sama juga saya sampaikan kepada pihak TNI. Jangan pernah berhenti untuk menindak tegas para pelakunya, dan saya yakin seluruh lapisan masyarakat sangat mendukungnya,” ucapnya.

Masalah gundulnya hutan di kawasan Parado khususnya, ia menghimbau agar semua pihak tidak melampiaskan emosinya kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) Bima. Sebab, kewenangan soal Kehgutanan sudah beralih ke Provinsi. Dan parahnya tingkat kerusakan hutan itu, justeru terjadi setelah beralihnya kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

“Kawasan hutan tutupan negara khususnya di Parado dan umumnya di Kabupaten Bima nyaris habis dibabat. Aspek penyebanya, tentu kita semua telah mengetahuinya. Maka langkah nyata kedepanya yang bersifat mutlak adalah upaya memulihkanya kembali, dan tegaknya supremasi hukum terhadap para perambah hutan serta dugaan adanya keterlibatan oknum mafia kayu. Sebaliknya, tentu saja kita semua hidup dalam ancaman bencana alam,” imbuhnya.  

Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi, terimakasih dan rasa bangga terhadap aktivis peduli lingkungan yang sejak awal hingga saat ini terus berkiprah melakukan penghijauan di kawasan hutan gundul di berbagai wilayah di Kabupaten Bima, salah satunya di Parado. Semangat dan kerja nyata ini harus terus dilanjutkan sampai kapanpun sebagai bentuk nyata adanya niat mulai dalam mengantisipasi sekaligus menjaga keselamatan daerah dan masyarakat dari ancaman bencana alam. “Sekali lagi, saya himbau kepada Pemprov NTB agar segera menterjemahkan tugas dan tanggungjawabnya untuk memulihkan seluruh kawasan hutan gundul baik di Bima maupun di Kabupaten Dompu,” pungkasnya. (TIM VISIONER)