Rahman SH

 

Visioner Berita Bima-Ketegangan antara anggota Polri pada Polres Bima Kabupaten yakni, Bripka H. Ahmad Yanto Vs Masdin Idris S.Ip (Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bima), tampaknya belum berakhir. Ketegangan keduanya, bukan saja terjadi di dunia nyata, tetapi juga di Media Sosial (Medsos) seperti Facebook (FB).

            Ketegangan tersebut, bermula dari Masdin yang diduga melakukan penipuan terhadap Yanto. Modelnya, ditengarai mengambil uang Rp500 juta atas perintah H. Khairudin ST, MT (Kadis Tamben Kabupaten Bima). Namun pada kenyataannya, Yanto menegaskan bahwa Khairudin tidak pernah memerintahkan Masdin untuk mengambil uang tersebut. Tetapi, Masdin membantah hal itu. Kecuali, uang ratusan juta itu adalah berkorelasi dengan bisnis pupuk cair.

            Bantahan Masdin tersebut, dituding sebagai bentuk pembohongan publik oleh Yanto. Karena, Yanto tidak pernah melaksanakan bisnis pupuk cair dengan Masdin. Dari Rp500 juta uang yang diambil oleh Masdin tersebut, telah dikembalikan Rp300 juta oleh Yanto, dalam dua kali pengembalian. Kendati demikian, keduanya terus berbalas pantun, terutama di FB.

            Atas emosi yang kian memuncak, akhirnya Yanto menempuh jalur hukum. Yakni, beberapa bulan lalu, secara resmi melaporkan Masdi ke Unit Reskrim Polres Bima Kota dengan delig dugaan penipuan. Sejum;lah saksi, telah dilakukan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Antara lain, Khairudin, Ismail dan Zulkifli Donggo.

            Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan sejumlah saksi tersebut, namun penyidik belum melakukan pemeriksaan tersebut Masdin. Sebab, proses pemeriksaan terhadap anggota Dewan, harus memperoleh izin resmi dari Gubernur NTB. Karenanya, pihak Reskrim Polres Bima Kota melalui Polda NTB-melayangkan surat permintaan izin pemeriksaan dimaksud kepada Gubernur NTB. Hal tersebut, dilakukan sekitar tiga bulan silam.

            Alhasil, kini surat izin pemeriksaan terhadap terlapor tersebut, terungkap sudah ada di tangan Penyidik Reskrim Polres Bima Kota. Surat tersebut bernomor 132/651/Pem,tanggal 22 Agustus 2016. Keterlambatan surat tersebut masuk ke Reskrim Polres Bima, terungkap karena pihak Polda NTB menggelar ulang kasus atas pertimbangan penting. Sebab, terlapor dimaksud masih berkapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima.

            Salah seorang sumber menyebutkan, setelah dilakukan gelar kasus atas peristiwa tersebut, terungkap telah terpenuhi unsur tindak pidananya. Untuk itu, dalam waktu yang tak terlalu lama, penyidik akan segera memanggil terlapor untuk diperiksa. “Gelar kasus di Polda NTB sudah dilakukan. Surat izin pemeriksaan terhadap terlapor, diterima oleh pihak Reskrim Polres Bima sekitar Minggu lalu,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jum’at (11/11/2016).

            Untuk mengkroscek kebenaran dari surat tersebut, Visioner langsung menghubungi mantan Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F. Gea yang baru-baru ini resmi pindah ke Polda NTB.

            “Iya, surat izin pemeriksaan terhadap terlapor dari Gubernur NTB, telah sampai di meja Reskrim pada Minggu lalu. Untuk lebih jelasnya, silahkan hubungi Kasat Reskrim yang baru. Tetapi, saat ini yang bersangkutan belum ada di Kota Bima. Sementara saya sendiri sudah resmi pindah ke polda NTB. Sertijabnya, berlangsung beberapa hari lalu. Kaur Reskrim Iptu Helmi Prayoga, juga pindah ke Polda NTB. Namun yang pasti, bahwa surat izin pemeriksaan dari gubernur NTB terhadap terlapor, sudah kami terima sebelum saya resmi pindah ke Polda NTB,” jelasnya, Jum’at (11/11/2016).

            Salah seorang Kuasa Hukum pelapor Rahman SH, juga membenarkan bahwa surat tersebut sudah dikantongi oleh penyidik Reskrim Polres Bima Kota. Atas dasar surat itu jelasnya, Jum’at (11/11/2016), penyidik melayangkan surat panggilan untuk pemeriksaan terhadap Masdin sebagai saksi.

             “Menurut penyidik, Masdin akan diperiksa sebagai saksi pada Senin (14/11/2016). Kita lihat saja bagaimana proses penanganan selanjutnya. Yang jelas, kami akan terus mengawal dan mengawasi terkait penanganan kasus ini,” tegas Rahman SH, Jum’at (11/11/2016). (TIM)