Home GovernmentGovernment Beredar Surat Permintaan Dana Pilkada Catut  Gubernur NTB, Karo HumasPro: Kami Pastikan itu Hoaks!

Beredar Surat Permintaan Dana Pilkada Catut  Gubernur NTB, Karo HumasPro: Kami Pastikan itu Hoaks!

by admin

Visioner, Mataram-

Selasa (10/11/2020) siang, Dunia Maya tiba-tiba dihebohkan dengan beredarnya Surat permintaan tambahan anggaran Pilkada serentak pada salah satu perusahaan swasta di NTB. Surat itu beredar luas dan cepat, karena dikirim secara beruntun melalui aplikasi Whats App dan media sosial lainnya. Tak tanggung-tanggung surat itu menggunakan Kop, tanda tangan dan berstempel Gubernur NTB.

Surat tersebut bernomor:559/1001/2.11-BKD, tertanggal 9 November 2020, Lampiran (seharusnya Perihal) Permohonan Bantuan dana Pengamanan Pelaksanaan Pilkada. ditujukan kepada Presdir PT.SMS untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Mandiri 115-00-0740762-2 a.n. Erik Yuda Susanto dengan nomor WA: 081284509943.

Merespon surat tersebut, Pemprov NTB, melalui Biro Humas Protokol Setda NTB. Bergerak cepat. Hanya dalam hitungan menit, HumasPro dapat memastikan bahwa surat yang mencatut nama Gubernur NTB tersebut adalah hoaks atau kabar bohong.

Kepastian surat tersebut Hoax, bukan hanya dilakukan penelitian secara materiil, berupa cara penulisan dan penomoran surat yang tidak sesuai dengan tata naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54/2009. Penelurusuran dengan mengerahkan Tim IT Pemprov. Termasuk konfirmasi kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc secara langsung.

“Pak Gubernur merasa dirugikan dengan beredarnya surat hoaks tersebut. Dan kami akan melakukan tindakan lebih lanjut yang dianggap perlu, untuk memastikan kejadian ini tidak terulang pada pimpinan kami,” terang Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Selasa (10/11/2020).

Menurut Bang Najam (sapaan akrab) menambahkan bahwa terkait anggaran Pilkada telah dianggarkan oleh masing-masing daerah di APBD murni maupun di APBD perubahan.

“Tidak benar Gubernur NTB, meminta dana ini dan itu. Ini adalah ulah oknum atau segelintir orang yang memanfaatkan situasi. Kepada masyarakat, kami harapkan agar jangan terpengaruh oleh hoaks tersebut,” imbuhnya.

Bang Najam juga menceritakan bahwa sesaat setelah surat tersebut beredar, tim PRCC Humas dan Protokol Provinsi NTB melakukan penelusuran melalui teknologi informasi. Tim menggunakan pencarian kemiripan gambar dengan menggunakan aplikasi Google Image, yang akhirnya  didapatkan gambar yang mirip.

Terlihat adanya konten tulisan yang dibuat sangat mirip dengan surat yang beredar sebelumnya yang mencatut nama pimpinan di daerah lain. Intinya surat itu meminta permohonan dana ke berbagai perusahaan daerah untuk pelaksanaan Pilkada dan dikirim ke rekening tertentu.

“Dalam penelusuran Tim PRCC, berbagai daerah juga secara bersamaan mendapatkan hoaks yang sama seperti DKI, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat,” terang Bang Najam.

Pihaknya mengharapkan agar masyarakat bijak menerima sebuah informasi, apalagi yang belum pasti kebenarannya. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu check and balance serta tabayyun dalam menerima sebuah informasi. Terlebih informasi tersebut cukup sensitif.

“Pernyataan kami ini sekaligus sebagai klarifikasi atau bantahan terhadap surat yang beredar itu,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan anggaran Pilkada 2020, Ketua KPUD Provinsi NTB, Suhardi Soud membeberkan bahwa anggaran Pilkada di tujuh kabupaten/kota  berasal dari APBD. Sementara dari APBN ada tambahan dana untuk kepentingan penerapan protokol Covid-19.

“Pemda sudah menyiapkan anggaran tersebut dan saat ini sudah klir. Dan memang tidak boleh ada penggunaan dana lain selain APBD. Itu berlaku untuk seluruh penyelenggara pemilu,” jelas Ketua KPUD Provinsi NTB, Suhardi Soud.

Seluruh Pemkab dan Pemkot yang menyelenggarakan Pilkada telah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pembiayaan Pemilihan Serentak. Dari situs resmi KPU NTB bisa dilihat bahwa total biaya yang dihibahkan oleh tujuh Pemkab dan Pemkot kepada KPUD kabupaten/kota Penyelenggara Pemilihan Serentak sebesar Rp. 147.368.100.000.

Dengan rincian, Kabupaten Bima 24.668.000.000, Kabupaten Dompu Rp. 15.000.000.000, Kabupaten Sumbawa Rp. 25.000.100.000, Kabupaten Sumbawa Barat Rp. 13.500.000.000, Kota Mataram Rp. 25.000.000.000, Kabupaten Lombok Utara, Rp. 16.200.000.000,- dan Kabupaten Lombok Tengah Rp. 28.000.000.000. (TGoY)

You may also like

Leave a Comment