Home GovernmentGovernment Serius Selesaikan Gonjang-Ganjing Aset Pemprov di Gili Trawangan, Gubernur NTB Gandeng KPK dan Kajati

Serius Selesaikan Gonjang-Ganjing Aset Pemprov di Gili Trawangan, Gubernur NTB Gandeng KPK dan Kajati

by admin

Visioner, Lombok Utara-

Puluhan tahun berlalu. Namun, gonjang-ganjing terkait 63 hektar tanah aset Pemerintah Provinsi NTB di wilayah Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara, yang dikuasai pihak ketiga, belum juga menemukan titik terang yang melegakan semua pihak.

Bahkan, persoalan yang terjadi jauh sebelum kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc-Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, itu beberapa kali dijadikan komoditi politik oleh oknum tertentu.

Menunjukkan keseriusan dan langkah kongkrit dalam mengurai serta memberikan kepastian hukum pada semua pihak terkait aset tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, Senin (23/11/2010) siang mennggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, melalui Koordinator Wilayah III KPK (yang membawahi wilayah NTB, DKI, Aceh dan Sulawesi Utara), Aida Ratna Zulaiha, dan Asisten Perdata dan Tatausaha Negara (Asdatun) Kajati NTB.

Didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB, Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Utara. Gubernur NTB Langsung melakukan peninjauan lapangan atas Asset tersebut di Gili Trawangan.

Langkah tersebut juga dilakukan oleh Gubernur NTB, demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah, terlebih wilayah Gili Trawangan merupakan potensi yang cukup menjanjikan karena daerah pariwisata yang memiliki trafic kunjungan wisatawan asing sangat tinggi.

Doktor Zul (sapaan akrab Gubernur NTB) berkomitmen, akan terus membangun koordinasi dengan KPK dan Asdatun Kajati NTB untuk menemukan solusi terbaik dalam pengelolaan Aset daerah di Gili Trawangan yang masih dikuasai oleh pihak ketiga tersebut.

“Banyak sekali potensi yang bisa dimaksimalkan daerah, kalau jalan ke luar persoalan lahan ini ada penyelesaiannya. Terima kasih KPK atas saran dan solusinya yang luar biasa,” ujar Doktor Zul.

Sementara itu, Aida Ratna Zulaiha selaku Koordinator Wilayah III KPK dalam hal ini menjalankan upaya pencegahan korupsi melalui penataan aset daerah. KPK menginginkan agar pemerintah dan pihak ketiga yang menguasai aset tidak ada yang merasa dirugikan.

Kedepan pemerintah diharapkan bersama-sama pihak ketiga dan masyarakat duduk bersama. Untuk mendiskusikan solusi terbaik dalam pengelolaan aset daerah saat ini.

“KPK menginginkan Pemerintah, pihak ketiga, dan masyarakat harus sama-sama diuntungkan, tidak boleh ada yang dirugikan,” ujar Aida Ratna.

Sementara itu, Asdatun Kajati NTB menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja melakukan kajian. Untuk memberikan masukan terkait penanganan aset Pemerintah Provinsi di Gili Trawangan. Setelah adanya penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK), dari Pemerintah Provinsi NTB kepada Kajati NTB.

Selain itu, Asdatun Kajati NTB juga dirasa perlu mendengarkan presentasi dari pihak Pemprov tentang kronologis dari awal hingga akhir, terkait persoalan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan.

“Kami akan bekerja melakukan kajian setelah penandatangan SKK,” ujarnya.

Tak Menunggu Esuk, Doktor Zul Langsung Teken SKK Begitu Sampai di Mataram

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan saran/arahan kepada Pemprov NTB, agar aset-aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang ada di Gili Trawangan mulai di tertibkan.

Pasalnya, pengelolaan aset-aset tersebut diduga bermasalah dalam hal pembayaran pajak sejak perjanjian kontrak produksi dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) pada tahun 1995, dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun.

Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi antara pemda dan KPK. Mengingat dalam pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan itu ada kerja sama pemanfaatannya dengan pihak ke tiga.

“Yang namanya kerja sama harus menguntungkan kedua belah pihak. Artinya tidak merugikan pemerintah daerah,” jelas Aida Ratna Zulaiha.

Aida menjelaskan, luas aset-aset yang dikelolah mencapai 75 hektare, dengan rincian sebanyak 65 hektare dikelolah oleh  PT. GTI itu sendiri dan sisanya yang 10 hektare diserahkan ke masyarakat secara legal.

Namun faktanya, pihak ketiga belum mampu mengelolah dengan baik, dan kewajibanya belum dipenuhi sesuai prosedur. Dalam hal ini, KPK juga mendorong pemda untuk bekerja sama dengan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB agar bisa menemukan solusi terbaik.

“Kita juga tidak mau merugikan masyarakat. Tetapi harus ada kejelasan buat pemerintah daerah bahwa kerja sama ini harus saling menguntungkan. Karena selama ini cafe, restoran dan bangunan lainnya yang dibangun di atas aset itu harusnya bayar pajak kepada pemda. Kalau ini diberdayakan dengan baik, maka otomatis ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” harapnya.

Menurutnya, keputusan terakhir akan dilihat dari hasil kajian yang dilakukan pihak Asdatun bersama pemda yang didukung dengan pemberian surat kuasa khusus (SKK) kepada Asdatun untuk memberikan rekomendasi, setelah itu pihak pemda akan menyampaikan kronologis kepada Asdatun. Kemudian Asdatun akan melakukan evaluasi dengan memberikan laporan khusus.

“Untuk mempercepat itu, penandangan SKK akan dilakukan hari ini atau besok. Intinya kami ingin mendorong aset itu dapat dikelolah dengan baik, tidak ada yang dirugikan. Sehingga potensi ini dapat meningkatkan PAD Provinsi NTB untuk pembangunan ke depannya,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc meminta agar aset-aset yang bermasalah tersebut segera diselesaikan dengan mengedepankan koordinasi dengan berbagai pihak. Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Hukum sudah melakukan somasi dua kali kepada pihak PT. GTI namun sampai saat ini belum juga ada jawaban. Upaya somasi masih satu kali, kalau sampai yang ketiga kalinya. Maka sesuai prosedur pihak pemprov harus memutuskan kontraknya.

“Mudah-mudahan masalah ini segera selesai, karena saya melihat para pengunjung sudah mulai rame. Jangan sampai masalah ini membuat gaduh yang menganggu aktivitas ekonomi di Gili Trawangan,” harap Doktor Zul usai peninjauan.

Tak menunggu lama, begitu balik dari Gili Trawangan dan sampai di Mataram, Gubernur Zul langsung melakukan penanda tanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) bantuan hukum non letigasi lahan pemerintah provinsi kepada Kajati NTB. Sebagaimana saran dari KPK

Penandatanganan SKK ini dilakukan Doktor Zul dengan disaksikan langsung Kordinator III KPK, Aida Ratna Zulaiha, Asisten perdata dan tatausaha negara (Asdatun) Kajati NTB dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB beserta Pemda Kabupaten Lombok Utara.

“Insya Allah akan di coba untuk mencari jalan terbaik agar bermanfaat bagi masyarakat kita, menguntungkan pemda dan tidak merugikan investor,” tutup Doktor Zul. (TGoY)

You may also like

Leave a Comment